JAKARTA, PRINDONESIA.CO – HUMAS INDONESIA berkolaborasi dengan Infinity Contuinity menyelenggarakan Resiliency Workshop bertajuk Business Continuity Fundamentals for Communications Professionals di Grand Ascott Kuningan, Selasa (27/10/2026). Kegiatan ini, dihadiri oleh Founder & Director Infinity Continuity, Business Continuity Management (BCM) Gary Ng yang turut mengajak praktisi komunikasi atau public relations (PR) untuk menerapkan business continuity management (BCM) sesuai dengan standar global.

Konsep BCM sendiri dinaungi oleh The Business Continuity Institute (BCI) berpusat di London, United Kingdom. Dalam pemaparannya tentang manajemen risiko berdasarkan ISO 31000, Gary menjelaskan bahwa kerangka ini membantu organisasi mengidentifikasikan berbagai faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan, menganalisis dampak dan kemungkinan terjadinya risiko, serta menentukan langkah penanganan yang sesuai.

Setelah mengidentifikasikan faktor tersebut, menurut Gary, prosesnya dilanjutkan dengan risk evaluation, risk treatment, dan monitoring sekaligus review. “Diperlukan juga penentuan kategori terhadap risiko rendah, menengah, atau tinggi dengan memperhitungkan tingkat keparahan dampak serta efektivitas pengendalian yang sudah dibuat,” jelasnya.

Adaupun dalam risk treatment, Gary membagikan 4T sebagai pedoman praktisi PR yaitu tolerate the risk, treat the risk, transfer the risk, and terminate the risk. Artinya, dalam menangani risiko perusahaan dapat dilakukan melalui menerima risiko yang dapat ditoleransi, mengurangi kemungkinan risiko melalui langkah pengendalian, mengalihkan sebagian risiko kepada pihak lain atau menghentikan aktivitas yang dinilai berbahaya maupun tidak layak secara bisnis.

Ekspektasi “Stakeholder”

Selain itu, Gary menekankan bahwa organisasi perlu memahami ekspektasi pemangku kepentingan (stakeholder), termasuk bagaimana sebuah keputusan dipersepsikan oleh masyarakat. “Terkadang kebijakan yang dianggap tepat dari perspektif perusahaan atau pemerintah belum tentu diterima dengan cara yang sama oleh publik,” jelasnya.

Gary mencontohkan kebijakan kenaikan pajak dapat dipandang sebagai upaya meningkatkan penerimaan negara, tetapi berpotensi menuai penolakan ketika masyarakat sedang menghadapi tekanan ekonomi dan kesulitan pekerjaan.

Dalam konteks tersebut, lanjut Gary, memperlihatkan bahwa keadilan, kondisi sosial, budaya, kelompok geografis, tekanan media sosial yang berdampak juga perlu menjadi bagian dari pertimbangan komunikasi. (Evira Anyelia)