JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Lembaga riset Evident Institute baru saja merilis kajian yang mengulas komunikasi publik selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Kajian ini membahas tingkat kepuasan masyarakat, pendekatan dialog dalam penyusunan kebijakan, serta sejumlah tantangan ekonomi yang masih dihadapi masyarakat dan dunia usaha.

Disampaikan oleh Head of Research Evident Institute Antonius Ivan Sudibyo, lewat kajian ini terungkap bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah masih relatif tinggi. “Dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,“ jelasnya dikutip dari Republika, Kamis (22/10/2026).

Meskipun tingkat kepuasan masih relatif tinggi, Antonius mengatakan, perlu adanya evaluasi berkala terhadap program pemerintah termasuk MBG, khususnya terkait efektivitas pelaksanaan dan keberlanjutan pembiayaan, agar dapat dipertahankan dalam  jangka panjang.

Komunikasi Dialogis

Selain itu, lembaga riset ini turut mengkaji pendekatan komunikasi pemerintah dalam proses penyusunan kebijakan. Antonius menilai, dialog dengan berbagai pemangku kepentingan dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan masyarakat sekaligus mempertemukan kepentingan sejumlah pihak.

Ia mencontohkan, proses pembahasan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan yang melibatkan pemerintah, DPR, serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha. Dalam konteks ini, Evident Institute menilai komunikasi dua arah dalam perumusan dan pengambilan keputusan terkait kebijakan, dapat pula diterapkan dalam pembahasan kebijakan ekonomi lainnya, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha.

Dalam kajian tersebut, Evident Institute turut menekankan menyoroti soal penyampaian keluhan di media sosial sebagai hal yang wajar dalam kehidupan berdemokrasi. “Aspirasi masyarakat disarankan menjadi bahan evaluasi agar pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan kelompok terdampak,” jelasnya.

Senada,  Koordinator Satuan Tugas Komunikasi Strategis UGM Gilang Desti Parahita juga menegaskan bahwa pemerintah perlu membenahi model komunikasi kebijakan yang bersifat satu arah menjadi dialogis sejak tahap awal sejak perencanaan kebijakan, konsultasi publik, penyusunan rancangan sampai pemantauan dampak.

Gilang menegaskan bahwa Instansi pemerintah wajib membuka ruang dialog, mendengar masukan serta membangun kolaborasi jejaring. “Sehingga dapat melahirkan kepatuhan sukarela sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan publik di mata masyarakat,” jelasnya dalam Workshop Anugerah HUMAS INDONESIA (AHI) 2026 sesi I di Monumen Pers Nasional Surakarta, Rabu (7/10/2026). (Evira Anyelia)