JAKARTA, PRINDONESIA.CO – The Habibie Center berkolaborasi dengan Konrad-Adenauer -Stiftung (KAS) Indonesia menyelenggarakan dialog demokrasi bertajuk “Dialog Demokrasi bertajuk Memperkuat Komunikasi Krisis Penyelenggara Negara untuk Ketahanan Demokrasi”, Selasa (26/5/2026), di Wisma Habibie & Ainun, Jakarta. Diskusi ini menyoroti strategi komunikasi krisis, pengaruh ekosistem informasi digital terhadap persepsi publik, serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara.

Dalam diskusi tersebut, dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) sekaligus Juru BIcara Dalam Negeri periode 2009-2014 Julian Aldrin Pasha mengatakan, kepercayaan atau trust menjadi fondasi penting bagi demokrasi yang harus dibangun oleh kredibilitas dan konsistensi tindakan bukan hanya dari pernyataan resmi. “Demokrasi akan kuat kalau ada kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Ketika muncul manipulasi, intimidasi, atau komunikasi yang represif, kepercayaan itu yang pertama kali terdampak,” ujarnya diktuip dari laman resmi UI, Kamis (15/10/2026).

Julian menyampaikan, tantangan membangun kepercayaan semakin besar ketika informasi menyebar begitu cepat melalui media sosial sehingga informasi yang beredar belum tentu melalui proses verifikasi yang memadai. Di sisi lain, pemerintah membutuhkan waktu untuk memeriksa fakta dan menyusun penjelasan yang menimbulkan kesenjangan yang membuka ruang bagi spekulasi dan kesalahpahaman.

Untuk itu, Julian menyarankan agar pemerintah tidak perlu berupaya mengendalikan setiap informasi atau membalas seluruh kritik yang muncul di ruang publik. Melainkan harus membangun kredibilitas melalui informasi yang akurat, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. “Konsistensi pesan antar kementerian dan lembaga juga diperlukan agar masyarakat memperoleh penjelasan yang utuh, konsisten, bukan informasi yang terpisah. Kritik juga tidak perlu selalu dihadapi dengan sikap defensif. Justru melalui keterbukaan dan penjelasan yang baik maka pemerintah dapat membangun kepercayaan masyarakat,” jelasnya.

Menyikapi Krisis Dengan Empati

Adaupun dalam konteks komunikasi krisis, Julian menekankan bahwa sikap pemerintah dalam menyelesaikan krisis wajib dilandasi dengan empati, khususnya ketika masyarakat menghadapi tekanan ekonomi atau dampak kebijakan publik. Di sini, katanya, pemerintah juga perlu mengakui kesulitan yang dirasakan masyarakat dan menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengatasinya.

Terpisah, Vice President (VP) Public Relations PT KAI (Persero) Anne Purba berpandangan, kecepatan, transparansi dan empati sangat dibutuhkan dalam komunikasi publik kiwari. Hal itu, menurutnya, perlu digenapi oleh kesiapan organisasi untuk turun langsung mendengarkan aspirasi publik dan bekerja secara kolaboratif sesuai dengan pedoman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). “Sehingga, kita bisa siap memberikan strategi yang baik dengan mengutamakan empati, kejujuran dan transparansi kepada masyarakat,” ujarnya kepada PR INDONESIA pada malam puncak penghargaan Anugerah HUMAS INDONESIA (AHI) 2026, Kamis (8/10/2026). (Evira Anyelia)