DENPASAR, PRINDONESIA.CO – Permasalahan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di beberapa bulan terakhir kerap terjadi di beberapa pulau di Indonesia, pada akhir Agustus 2026 lalu melanda Pulau Sulawesi tepatnya kota Makassar pada akhir Agustus lalu. Kini, Pulau Dewata dan Provinsi Jawa Timur seperti Jember, Blitar hingga Malang ikut merasakan kelangkaan bbm yang mengganggu mobilitas dan aktivitas ekonomi sehari-hari.

Berbeda dengan yang disampaikan oleh Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi, ketersediaan stok BBM yang terdapat di terminal pengisian utama di wilayah setempat dalam posisi aman dan cukup. “Saat ini untuk wilayah Jember dan sekitarnya yang disuplai dari terminal di Tanjung Wangi dalam posisi terjaga dan tersedia. Kami terus memperkirakan kebutuhan masyarakat dan menyalurkan kebutuhannya tetap dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap kuota penugasan pemerintah pusat,” ujarna dilansir dari Bisnis.com, Kamis (15/10/2026).

Ahad menilai fenomena antrean yang terjadi di SPBU salah satunya dipicu oleh penyesuaian pola konsumsi masyarakat yang beralih dari BBM non-subsidi menuju BBM subsidi. Menurutnya, pihaknya tengah menyesuaikan ulang terkait pengiriman produk BBM ke masing-masing SPBU agar tidak menjadi antrean panjang dan menjadi kelangkaan yang mengganggu hajat masyarakat.

Terbarunya, menurut laporan dari Pemerintah Provinsi Bali dan Pertamina terjadinya kelangkaan tersebut dipicu adanya kombinasi dari kendala cuaca serta keterlambatan sandar kapal pengangkut pasokan BBM di fasilitas depo yang memicu adanya kepanikan warga (panic buying).

Pentingnya Keterbukaan dan Empati

Adaupun mengularnya antrean hingga lebih dari 1 kilometer tersebut memantik sorotan dari Guru Besar Universitas Pendidikan Nasional Profesor Ni Wayan Widhiastini. Menurutnya, pemerintah sebagai pengambil kebijakan wajib secara detail menjelaskan situasi yang terjadi saat ini termasuk solusi di tengah keterlambatan pendistribusian BBM.

Ia mengingatkan pemerintah seyogyanya dapat meredam situasi ini. “Kelangkaan ini memerlukan langkah reduksi, melalui keterbukaan informasi dari Pemerintah dinilai menjadi kunci agar masyarakat bijak terhadap situasi keterlambatan pendistribusian BBM,” ujarnya dikutip dari RRI, Rabu (14/10/2026).

Namun, dalam praktiknya, langkah reduksi yang diambil oleh Pemerintah daerah dan Pertamina dengan menginstruksikan SPBU untuk beroperasi penuh selama 24 jam. Sayangnya, kebijakan mendadak ini rupanya berdampak berat bagi para pekerja di garis depan.

Dalam video yang terangkum kurang dari 1 menit yang beredar di jagat maya, Gubernur Bali Wayan Koster tengah menyidak SPBU 54.801.48 Jalan Diponegoro, Denpasar pada Rabu malam (14/10/2026) untuk memberitahukan terkait kebijakan terbarunya. Alih-alih tunduh terhadap kebijakan, sang operator perempuan justru meluapkan kekecewaan dan tangisnya yang sudah tak terbendung. “Saya bukan robot, saya juga capek, Pak! Iya, saya pegawai, tapi saya punya hak juga!” ujarnya sembari ditenangkan rekan-rekannya di lokasi.

Menanggapi luapan emosi tersebut, bukannya ikut berempati dan menenangkan. Sebaliknya, Wayan Koster justru membentak dan menyuruh diam sang operator. Menurutnya, luapan emosi tersebut semata-mata karena faktor kelelahan fisik petugas akibat lonjakan arus warga yang mengantre. “Enggak ada miskomunikasi. Saya bilang jangan ngeluh, layani konsumen. Walaupun capek iya layani, enggak boleh ngerasa capek,” ujarnya dikutip dari CNN, Kamis (15/10/2026).

Menambahkan pandangan dari Director Corporate and Public Affairs Edelman Indonesia Gustiasa Muhammad, dalam talkshow Konvensi Humas Pemerintah 2026 yang diselenggarakan Iprahumas, Selasa (22/9/2026). Menurutnya, sebagai seorang pemimpin berkomunikasi kepada masyarakat dalam situasi krisis, maka langkah yang perlu dilakukan setidaknya ada tiga yaitu to be heard, to be hug dengan afirmasi positif, dan dibantu. “Sejujurnya dalam situasi krisis ini, masyarakat itu cuma butuh didengar, dipeluk dengan afirmasi yang baik, dan dibantu atas permasalahannya. Seorang pemimpin juga harus lebih bijak dalam menyampaikan dan bertindak. Jangan sampai menyinggung bahkan memunculkan sensitivitas beberapa pihak,” tegasnya. (Evira Anyelia)