MAKASSAR, PRINDONESIA.CO – Tantangan perguruan tinggi saat ini tidak hanya berkaitan dengan mahasiswa, tetapi juga bagaimana memastikan pengetahuan tersebut tersampaikan dan termanfaatkan (knowledge utilization) dengan baik. Sebab, setiap tahun ribuan penelitian dosen terus menghasilkan ribuan publikasi ilmiah, hak kekayaan intelektual, prototipe teknologi hingga rekomendasi kebijakan yang pada kenyataannya tidak semua hasil penelitian tersebut mampu membawa dampak yang nyata bagi masyarakat.

Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Hubungan Masyarakat, Protokoler dan Kerjasama Universitas Muslim Indonesia (UMI) Irma Nur Afiah, berangkat dari tantangan tersebut diperlukan komunikasi riset menjadi faktor yang sangat penting. “Selama ini, komunikasi hasil penelitian masih berkutat dalam lingkup komunitas akademik melalui jurnal ilmiah, prosiding konferensi atau seminar. Sedangkan, pelibatan pemangku kepentingan seperti masyarakat, pemerintah, industri maupun media tidak maksimal dilibatkan. Hal ini berdampak pada penelitian yang berkualitas, namun tidak dikenal publik dan belum berkontribusi secara optimal terhadap pembangunan,” tulisnya dikutip dari laman Detik Sulsel, Jumat (31/7/2026).

Irma menilai, adanya kesenjangan antara proses produksi pengetahuan dengan pemanfaatanya ini dikenal sebagai research to practice gap. Istilah tersebut mengacu pada jarak antara temuan ilmiah dengan implementasinya dalam kehidupan nyata. Menurutnya, perlu adanya aktor yang mampu menerjemahkan bahasa ilmiah menjadi informasi yang mudah dipahami tanpa mengurangi akurasi substansinya.   

Konsep “Integrated Research Communication Ecosystem”

Adaupun aktor tersebut, lanjut Irma, selaras dengan konsep knowledge broker. Mengutip dari Bogenschneider (2020) perguruan tinggi perlu peran diri sebagai honest knowledge broker yaitu institusi yang secara aktif menghubungkan hasil penelitian dengan kebutuhan para pengambil kebijakan dan masyarakat. Menurut Irma, peran tersebut seharusnya dijalankan secara strategis oleh praktisi public relations (PR) atau humas perguruan tinggi.

Dalam praktiknya, praktisi PR perguruan tinggi tidak hanya mengomunikasikan aktivitas lingkup kampusnya saja, tetapi juga membangun jembatan antara pengetahuan ilmiah dan kebutuhan publik. “Untuk itu, PR perlu diposisikan sebagai research communication broker yang menghubungkan peneliti dengan berbagai pemangku kepentingan melalui proses penerjemahan, penyederhanaan dan penyebarluasan hasil penelitian secara bertanggung jawab,” jelasnya.

Alumnus Kyushu University itu turut membagikan kerangka konseptual bertajuk Integrated Research Communication Ecosystem (IRCE), yang menempatkan komunikasi sebagai bagian integral dari ekosistem riset yang melibatkan lima pemeran utama yaitu, peneliti sebagai penghasil pengetahuan, PR sebagai knowledge broker, media sebagai penghubung informasi, pemerintah dan industri sebagai pengguna hasil riset, serta masyarakat sebagai penerima manfaat sekaligus pemberi umpan balik. 

Adaupun ekosistem tersebut menegaskan bahwa komunikasi berlangsung secara dua arah dan komunikasi riset tidak hanya bertujuan pada proses diseminasi, tetapi juga meningkatkan relevansi dan keberlanjutan penelitian. “Ketika PR diberi ruang sebagai mitra strategis dalam ekosistem riset, maka komunikasi tidak lagi menjadi tahap akhir sebuah penelitian, melainkan menjadi bagian yang menentukan lahirnya kampus yang benar-benar berdampak bagi bangsa,” pungkasnya. (Evira Anyelia)