JAKARTA, PRINDONESIA.CO— Dewan juri Anugerah HUMAS INDONESIA (AHI) 2026 menuntut seluruh organisasi pemerintah maupun swasta untuk mengeksekusi penyebaran pesan publik melalui skema terukur berbasis data. Menurut mereka, pejabat pengelola informasi pemerintah atau praktisi public relations (PR)/humas mesti menempatkan reputasi komunikasi sejajar dengan arah tujuan strategis jangka panjang institusi bersangkutan.

Terlepas dari itu, founder dan CEO PR INDONESIA Asmono Wikan yang duduk di bangku juri mengapresiasi cara peserta AHI 2026 mengemas isu rumit keterbukaan informasi menjadi narasi yang ringan. Dalam konteks ini, Asmono menyoroti lonjakan pemanfaatan teknologi digital dalam taktik kampanye peserta. "Banyak inovasi program kehumasan yang tidak hanya kreatif secara visual, tetapi juga berbasis data (data-driven)," urai Asmono mengutarakan evaluasinya di Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Namun, lanjut Asmono, penerapan teknologi digital tersebut wajib berjalan selaras memenuhi mandat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. Hal ini disambung Ketua Komisi Informasi Pusat RI periode 2011–2013 Abdul Rahman Ma’mun yang juga duduk di bangku juri. Ia mendorong organisasi memprioritaskan fitur hanya demi mempermudah aksesibilitas masyarakat menyerap informasi. "Inovasi itu tidak semata-mata adu kecanggihan, tetapi yang paling utama adalah kemudahan akses (accessible) dan kemanfaatan informasi bagi publik," jelas CEO Magnitude Indonesia itu.

Tiga Indikator Keberhasilan

Secara garis besar, dewan juri AHI 2026 mendasarkan penilaian program peserta kepada tiga kriteria utama yakni dampak nyata (impact), orisinalitas karya (authenticity), dan keterukuran secara ilmiah (measurability). "Kami mencari peserta yang mampu menghubungkan kebijakan institusi dengan publik secara elegan, beretika, dan konsisten," kata Strategic Business Director PR INDONESIA Ainul Yaqin yang juga menjuri menggarisbawahi cara membangun nilai interaksi sosial masyarakat.

Kembali kepada Asmono, lewat AHI 2026 ia mendesak para peserta memperdalam taktik penyusunan cerita guna merajut ikatan emosional kuat dalam menyasar kelompok target audiens. Dalam konteks ini, katanya, praktisi komunikasi wajib membekali diri dengan ilmu riset dinamika tingkah laku masyarakat saat menelusuri kabar aktual sebelum merancang kampanye tunggal organisasi. "Fokus pada kualitas dampak, bukan kuantitas aktivitas," tutup Asmono mewakili putusan dewan juri. (Arfrian R.)