MAKASSAR, PRINDONESIA.CO – Di tengah berbagai masalah dan bencana yang tengah terjadi di Indonesia, masyarakat Kota Makassar menghadapi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang menganggu mobilitas dan aktivitas ekonomi sehari-hari. Krisis yang telah berlangsung parah sejak akhir Agustus 2026 hingga saat ini memantik sorotan dari sejumlah pihak.

Pengamat komunikasi politik dan pemerintahan sekaligus Guru Besar Universitas Hasanuddin (Unhas) Dr. Iqbal Sultan menjelaskan, awal mula persoalan BBM ini adalah antrean solar bersubsidi bagi kendaraan angkutan dan truk, lalu berkembang menjadi krisis publik ketika antrean BBM meluas hingga kendaraan pribadi.

Pria yang juga berpengalaman sebagai praktisi public relations (PR) itu menerangkan, antrean yang berlangsung lebih dari sepekan tidak hanya menimbulkan keresahan karena waktu tunggu yang panjang, tetapi juga mempersempit ruang lalu lintas dan memicu kemacetan di sejumlah ruas jalan. “Jadi pada saat krisis terjadi, krisis bahan bakar yang kemudian membuat para pemakai kendaraan pribadi seperti motor dan roda empat ikut melakukan antrean yang panjang, pada saat itu terjadilah sebenarnya krisis publik,” ujarnya dikutip dari Disway, Senin (14/9/2026).

Perlu Respons Lebih Cepat

Dalam krisis tersebut, Iqbal menilai respons pemerintah belum cukup cepat. Menurutnya, keterlambatan komunikasi dapat memperbesar eskalasi krisis karena adanya kekosongan ruang informasi yang kemudian diisi oleh berbagai rumor dan narasi negatif.

Untuk itu, Iqbal meminta pemerintah perlu segera mengendalikan narasi melalui komunikasi yang cepat, terbuka dan terukur. “Tiga hari berlangsung itu tidak ada tanggapan, bukan tidak ada, mungkin lambat tanggapan pemerintah. Lambatnya komunikasi itu maka akan terjadi eskalasi krisis semakin terbuka dan narasi semakin tidak terkendali,” ujarnya.

Selain itu, Iqbal juga menyarankan kepada wali kota maupun pemerintah daerah untuk tetap menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat sebagai bagian dari strategi komunikasi krisis.

Permintaan maaf dari seorang pemimpin, terang Iqbal, tidak selalu diartikan sebagai mengakui kesalahan tetapi menjadi bentuk pengambilan tanggung jawab untuk meredakan tekanan masyarakat. “Lakukan permintaan maaf yang tulus dan lakukan perbaikan langkah-langkah transparan menjadi langkah yang baik yang dapat mengurangi tekanan publik,” pungkasnya. (Evira Anyelia)