Oleh: Rizka Septiana, M.Si Fulltime Lecturer LSPR Institute Communication and Business, Secretary General Indonesia Public Affairs Community (IPAC)

JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Penipuan digital sudah menjadi bagian dari risiko sehari-hari. Modusnya berganti cepat. Dari pesan singkat, tautan palsu, hingga penyalahgunaan identitas institusi negara. Bersamaan dengan itu, arus informasi bergerak tanpa jeda. Tidak semua orang punya waktu, pengetahuan, atau jarak emosional yang cukup untuk selalu waspada. Di titik inilah ruang digital sering kali kehilangan rasa aman.

Masalahnya, penipuan semacam ini tidak lagi bersifat insidental. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap nama dan simbol resmi negara justru kerap dijadikan pintu masuk. Ruang digital berubah menjadi medium utama kejahatan, bukan pengecualian. Ketika skalanya membesar, persoalan ini tidak bisa lagi dibaca sebagai kelalaian individu semata, melainkan sebagai tantangan komunikasi publik yang menuntut respons serius dari negara.

Contohnya terlihat pada kasus yang menimpa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hingga November 2025, tercatat 7.219 laporan penipuan online yang mengatasnamakan instansi tersebut. Lebih dari 60 persen berkaitan dengan belanja online fiktif. Angka ini bukan hanya soal jumlah korban. Ia memberi sinyal lain bahwa kepercayaan publik bisa terkikis perlahan jika risiko seperti ini dibiarkan tanpa penanganan komunikasi yang memadai.

Dalam konteks inilah kampanye #AmanBesama yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi menarik untuk dicermati. Kampanye ini merupakan kelanjutan dari upaya sebelumnya dalam merespons penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Selain perencanaan kampanye ini lebih matang dengan landasan data riset korban penipuan, pendekatan yang digunakan kampanye ini terasa lebih ringkas dan praktis. Lewat slogan “Cek, Stop, Lapor”, masyarakat diajak mengenali risiko sekaligus diberi pegangan tentang apa yang bisa dilakukan.

Di sinilah pendekatan komunikasi risiko menjadi relevan. Peter Sandman (1989) menyebut, risiko tidak hanya ditentukan oleh bahaya objektif, tetapi juga oleh reaksi emosional publik terhadapnya - gabungan antara hazard dan outrage. Dalam isu penipuan digital, kecemasan dan kebingungan sering kali muncul lebih dulu, jauh sebelum pemahaman teknis terbentuk. Jika komunikasi hanya berhenti pada peringatan, rasa takut justru bisa membesar.

Beri Langkah Konkret

Pendekatan #AmanBersama mencoba memotong siklus itu. Alih-alih menakut-nakuti, kampanye ini memberi langkah konkret. Publik tidak hanya diingatkan, tetapi dibekali cara bertindak. Dalam komunikasi risiko, perasaan “punya kendali” sering kali lebih menenangkan daripada informasi yang panjang dan teknis. Di titik ini, komunikasi publik berfungsi sebagai penopang rasa aman, bukan sekadar penyampai pesan.

Hal ini penting karena selama ini literasi digital kerap dipahami secara sempit. Masyarakat diminta untuk lebih hati-hati, lebih cermat, dan tidak mudah percaya. Pesan semacam ini tidak keliru, tetapi terasa timpang jika tidak dibarengi dengan kejelasan tentang sistem perlindungan dan saluran resmi yang bisa diandalkan. Akibatnya, risiko digital mudah dipersepsikan sebagai beban personal, bukan persoalan bersama.

Sementara itu, karakter ruang digital tidak memberi banyak waktu untuk berpikir panjang. Informasi menyebar lewat media sosial, grup percakapan, dan cerita korban yang dibagikan dari satu gawai ke gawai lain. Dalam situasi seperti ini, publik mencari kepastian. Mereka ingin tahu mana yang resmi, mana yang palsu, dan ke mana harus melapor. Kehadiran institusi melalui pesan yang konsisten dan mudah dikenali menjadi sangat menentukan.

Bea Cukai mencoba menjawab kebutuhan itu dengan konsistensi lintas kanal. Informasi disampaikan berulang, dengan bahasa yang relatif seragam, dan diperkuat dengan laman khusus di beacukai.go.id/amanbersama. Konsistensi semacam ini bukan sekadar soal citra, tetapi bagian dari strategi perlindungan, membantu publik memilah informasi di tengah kebisingan digital.

Pada akhirnya, komunikasi publik yang empatik memegang peran kunci. Empati di sini bukan berarti mengendurkan kewaspadaan, tetapi mengakui bahwa siapa pun bisa menjadi korban. Pendekatan yang tidak menyalahkan membuka ruang bagi publik untuk bertanya, melapor, dan mengikuti panduan tanpa rasa takut dihakimi. Relasi yang terbangun pun lebih setara dan kolaboratif.

Dari sini terlihat bahwa literasi digital tidak cukup jika hanya diletakkan di pundak individu. Literasi juga menyangkut cara negara dan institusi berkomunikasi—apakah jelas, manusiawi, dan berkelanjutan. Kampanye #AmanBersama dapat dibaca sebagai upaya ke arah itu. Sebuah contoh bagaimana komunikasi publik dapat berfungsi melindungi, tanpa memperbesar ketakutan.

Di tengah risiko yang terus berkembang, kepercayaan publik menjadi modal yang paling rapuh sekaligus paling penting. Menjaganya bukan hanya soal teknologi dan regulasi, tetapi juga soal bagaimana negara hadir melalui komunikasi yang terasa nyata, masuk akal, dan bisa diandalkan.