JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Jajaran humas pemerintah pusat dan daerah/government public relations (GPR) yang terhimpun dalam Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) diminta meningkatkan kecepatan sekaligus ketepatan komunikasi publik di tengah derasnya arus disinformasi di ruang digital. Hal tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, saat memberikan sambutan dalam Forum Bakohumas "GPR Outlook 2026: Satu Narasi, Bangun Reputasi Negeri" di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Meutya menjelakan, di era digital seperti sekarang pemerintah tidak lagi memiliki ruang untuk hanya mengutamakan ketepatan tanpa kecepatan. Sebab, tegasnya, keterlambatan respons komunikasi justru akan memberi peluang bagi misinformasi membentuk persepsi publik. “Sekarang tidak bisa lagi memilih antara cepat atau tepat. Keduanya harus berjalan bersamaan. Ketika kita kalah cepat, disinformasi masuk, dan pada akhirnya yang sampai ke masyarakat juga menjadi tidak tepat,” ucapnya dikutip dari siaran pers resmi.

Perempuan yang pernah berkarier sebagai wartawan itu melanjutkan, keberhasilan komunikasi pemerintah hari ini tidak ditentukan oleh seberapa baik pesan disusun, tetapi oleh apa yang benar-benar diterima dan dipahami masyarakat. “Yang dinilai publik bukan seindah apa rilis kita, tapi apa yang sampai ke masyarakat. Kalau ruang publik sudah dipenuhi misinformasi, komunikasi yang benar bisa tenggelam,” imbuhnya.

Senada dengan pernyataan Meutya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Dirjen KPM Kemkomdigi) Fifi Aleyda Yahya dalam kesempatan yang sama menilai tantangan komunikasi pemerintahan saat ini semakin kompleks.

Fifi menjelaskan, itu karena persepsi publik kekinian dapat terbentuk dalam hitungan menit, bahkan sebelum klarifikasi resmi disampaikan. "Di era digital, reputasi sering kali runtuh bukan karena kebijakan itu sendiri, tetapi karena cerita yang lebih dulu dipercaya publik. Karena itu, pemerintah tidak boleh membiarkan narasi berjalan sendiri tanpa arah," ujarnya.

Oleh karena itu, Fifi mengatakan, konsep satu narasi bukan berarti keseragaman pesan, tetapi kesamaan arah komunikasi yang saling menguatkan antarinstansi. “Satu narasi artinya bergerak ke tujuan yang sama, saling menguatkan, bukan saling meniadakan,” tambahnya.

Dari Strategi hingga Transformasi Peran GPR

Forum Bakohumas GPR Outlook 2026 dihadiri lebih dari 500 peserta dari Kepala Biro Humas dan pranata humas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD. Kegiatan turut menghadirkan dua narasumber dalam sesi diskusi yakni Direktur Komunikasi PT Indonesia Indicator Rustika Herlambang, dan Pemimpin Redaksi Harian Kompas Haryo Damardono.

Kedua narasumber membahas sejumlah tema seperti "Strategi Humas Pemerintah Mengatasi Perang Narasi dan Disrupsi di Ruang Digital" dan "Transformasi Peran Humas dari Pembuat Rilis menjadi Manajer Reputasi Berbasis Data".

Dalam kesempatannya, Direktur Komunikasi PT Indonesia Indicator Rustika Herlambang mendorong transformasi humas pemerintah dari pola reaktif dan defensif menjadi lebih proaktif, strategis, dan visioner. “Humas pemerintah harus bertransformasi menjadi arsitek reputasi bangsa, bukan sekadar penyampai informasi,” katanya.

Sementara itu Pemimpin Redaksi Harian Kompas, Haryo Damardono menilai perubahan teknologi, termasuk kecerdasan buatan, telah menuntut insan humas untuk terus beradaptasi dan memperkuat kolaborasi. "Perubahan berlangsung sangat cepat. Tidak ada satu solusi tunggal. Yang penting kita terus belajar dan beradaptasi bersama," katanya.

Adapun Forum Bakohumas GPR Outlook 2026 bertujuan mensinergikan komunikasi publik, menyebarkan kebijakan pemerintah, meningkatkan transparansi informasi, memperkuat kolaborasi, menyamakan persepsi serta meningkatkan kualitas layanan informasi publik.

Forum tersebut juga menjadi momentum penguatan peran kehumasan pemerintah dalam menjaga kepercayaan publik, serta membangun reputasi Indonesia di tengah dinamika komunikasi digital yang semakin kompleks. (LTH)