JAKARTA, PRINDONESIA.CO– Kategori Public Affairs (PA) sebagai salah satu kebaruan dalam ajang PR INDONESIA Awards (PRIA) 2026 mencatatkan antusiasme peserta yang terbilang tinggi. Tak hanya secara kuantitas, dewan juri pada kategori ini juga sepakat bahwa para peserta yang datang dari beragam latar belakang industri berhasil mempraktikkan manajemen pemangku kepentingan (stakeholder management) dengan baik. 

Salah satu juri yakni Managing Director Kinanti Consultant Budi Rizanto Binol, menilai dari presentasi para peserta bahwa telah terjadi elaborasi matang antara praktik terbaik di lapangan dengan teori akademik. "Peserta kategori PA telah menunjukkan best practice stakeholder management, dan memperlihatkan inovasi atau bahkan penyesuaiannya dengan bidang dan industri, serta implementasinya di lapangan tanpa meninggalkan teori atau bahkan mungkin kepentingan yang memang harus dicapai," ucapnya kepada PR INDONESIA, Rabu (14/1/2026).

Senada dengan Budi, Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta Tria Patrianti yang juga duduk di bangku juri menangkap pergeseran pola pikir positif dari para peserta PRIA 2026 kategori PA. "Mereka mulai menjadikan PA sebagai upaya strategis untuk menghadirkan suara publik ke dalam proses kebijakan korporasi maupun lembaga," jelasnya.

Perubahan paradigma tersebut praktis menuntut peta isu yang jelas serta tujuan spesifik yang berkaitan langsung dengan agenda regulasi. Dalam konteks ini, Peneliti Politeknik APP Jakarta Kemenperin Intan Maria Lewiayu Vierke menekankan urgensi aspek kepercayaan (trust).

Intan mengatakan, dalam PRIA 2026 ini dewan juri mencari institusi yang mampu menampilkan dampak terukur dari sisi kepercayaan maupun keberlanjutan, bukan sebatas dokumen formalitas. "Kami mencari peserta yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus pengelolaan public affairs serta database rapi untuk menunjukkan engagement nyata," tegasnya.

Menghadapi Dinamika Iklim dan Politik

Di sisi lain, Ketua Umum Indonesia Public Affairs Community Arie Nauvel menilai peran PA kini telah naik kelas menjadi garda terdepan (frontliner) organisasi. Tantangan masa depan tidak hanya berkutat pada ranah politik, tetapi juga adaptasi model bisnis terhadap perubahan iklim dan keterbatasan sumber daya alam.

Arie menegaskan, organisasi yang akan berhasil adalah mereka dengan tim PA berkapasitas membaca situasi sosial secara tajam. Kemampuan ini, tegasnya, merupakan fondasi penting bagi pimpinan untuk mengambil keputusan tepat di tengah ketidakpastian. "Ke depan tentunya tuntutan di luar semakin meningkat, PA harus memberi masukan strategis bagi pimpinan agar bisnis beradaptasi," katanya.

Kompleksitas tantangan tersebut menuntut praktisi bekerja lebih prediktif sebelum sebuah isu membesar dan berdampak luas. Menutup catatan juri, Tria menambahkan, PA harus beralih peran dari sekadar pengelola akses kekuasaan, menjadi perancang kepercayaan publik dalam sistem kebijakan. "Praktik ini wajib transparan, patuh regulasi, dan dapat dipertanggungjawabkan demi menjaga nafas panjang organisasi," pungkasnya. (Arfrian R.)