JAKARTA, PRINDONESIA.CO –  Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai andalan Presiden Prabowo Subianto diposisikan sebagai intervensi strategis negara yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Namun, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh logistik dan penyediaan makanan semata, tetapi juga kualitas komunikasi publik yang mendukungnya. Hal ini ditegaskan oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dalam Rapat Pemanfaatan Anggaran pada Rincian Output (RO) Khusus di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN), Senin (19/1/2025) di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kemensetneg Eddy Cahyono Sugiarto menekankan, pengelolaan komunikasi publik pemerintah harus mampu menerjemahkan arahan presiden ke dalam narasi kebijakan yang konsisten, terukur, dan berdampak. “Program MBG ditegaskan sebagai intervensi negara yang langsung menyentuh masyarakat dan membutuhkan dukungan komunikasi publik yang kuat dan terintegrasi,“ ujarnya dikutip dari laman resmi setneg.go.id, Senin (19/1/2026)

Dalam konteks komunikasi publik, terang Eddy, praktiknya harus berfokus pada output dan outcome kebijakan bukan sekadar pada banyaknya aktivitas yang dilaksanakan. Menurutnya, keberhasilan program MBG bukan bersifat sektoral, tetapi tanggung jawab bersama sehingga penyampaian informasi kepada publik harus dilakukan secara terintegrasi, selaras, dan saling memperkuat.

Menghimpun Kepercayaan dan Kesepahaman Publik

Guna memastikan kepercayaan publik terhadap program tersebut, Eddy menilai, penguatan kehumasan dan komunikasi yang terintegrasi dengan kementerian atau lembaga (K/L), disertai dengan manajemen isu yang baik dengan para media, dapat menjadi fondasi yang sekaligus mampu menghentikan narasi negatif di ruang publik.

Terlepas dari itu, sebagaimana sempat disampaikan Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Marroli Jeni Indarto dalam sesi conference Satu Dekade PR INDONESIA Awards (PRIA) 2025 yang berlangsung di Bandung, Senin (24/2/2025), kolaborasi komunikasi kebijakan lintas sektor menjadi prasyarat penting dalam mengawal program-program prioritas pemerintah, termasuk MBG, Pemeriksaaan Kesehatan Gratis (PKG), dan Daya Anagata Nusantara (Danantara). "Keterlibatan banyak pihak dalam tujuan negara mensejahterakan rakyat sangat dibutuhkan demi mewujudkan Indonesia Emas 2045," tandasnya. (EDA)