JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto memulai babak pemerintahannya dengan agenda besar dan ambisius. Sebut saja Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, penguatan perlindungan sosial, hingga berbagai program pemerataan menjadi wajah utama pemerintahan ini.

Namun, analis politik sekaligus pengamat milenial Arifki Chaniago menyoroti soal bagaimana pemerintahan Prabowo mengomunikasikan program-program tersebut. Dalam artikelnya yang terbit di Kompas.com, Selasa (24/2/2026), ia menulis, dalam konteks komunikasi program ada kkesan bahwa suara pemerintah tidak selalu satu irama. “Para menteri berbicara, tetapi publik menangkap nada yang berbeda-beda,” ucapnya.

Arifki menunjuk kasus penonaktifan 11 juta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) sebagai salah satu titik krusial. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengakui adanya kekeliruan dalam komunikasi pemerintah.

Menurut Arifki, pengakuan yang disampaikan pria yang akrab disapa Cak Imin itu penting. Sebab, tak banyak persoalan yang memicu kegaduhan publik diakui pemerintah sebagai masalah orkestrasi pesan. “Kegaduhan tidak hanya dipicu oleh substansi kebijakan, melainkan oleh kesan adanya saling lempar penjelasan antar-kementerian. Satu pihak berbicara soal validasi data, pihak lain menekankan integrasi sistem,” terangnya.

Pola serupa, lanjut Arifki, juga tampak dalam polemik antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengenai pengadaan kapal nasional. Perbedaan penekanan antara efektivitas industri galangan kapal dan serapan anggaran dipertukarkan secara terbuka. “Secara substansi, perdebatan itu mungkin bagian dari dinamika kebijakan. Namun, ketika disampaikan di ruang publik tanpa satu kerangka narasi yang utuh, ia memberi kesan ketidaksinkronan,” tegasnya.

Penanggung Jawab Orkestrasi

Dalam struktur pemerintahan yang sekarang, terang Arifki, sebenarnya tidak ada kekosongan lembaga komunikasi. Pemerintahan Prabowo saat ini punya Kantor Staf Presiden (KSP) yang sejak awal didesain sebagai simpul koordinasi dan pengendali isu strategis lintas kementerian. Ada pula Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang memiliki mandat mengelola ekosistem informasi dan komunikasi publik. Di samping itu, ada juga Badan Komunikasi Pemerintah yang secara formal bertugas menyelaraskan narasi kebijakan.

Secara teoritis, lanjut Arifki, konfigurasi tersebut seharusnya cukup. Melansir James E. Grunig dan Todd Hunt melalui Excellence Theory, ia menerangkan bahwa komunikasi organisasi yang efektif mensyaratkan integrasi strategis di tingkat pimpinan. Komunikasi bukan fungsi tambahan, melainkan bagian dari pengambilan keputusan. “Masalahnya, integrasi kelembagaan tidak otomatis menghasilkan integrasi pesan. KSP mungkin memonitor kebijakan strategis. Komdigi mungkin mengelola kanal informasi. Namun, pertanyaan kuncinya, siapa yang memastikan setiap menteri berbicara dalam kerangka framing yang sama sebelum tampil di ruang publik?” ujarnya.

Pada akhirnya, simpul Arifki, komunikasi pemerintahan ibarat orkestra. Dalam konteks ini, presiden adalah komposer sekaligus figur sentral. Namun, dalam praktik sehari-hari, dibutuhkan dirigen yang mengatur tempo dan memastikan setiap instrumen berbunyi pada saat yang tepat. “Jika KSP dan Badan Komunikasi Pemerintah berfungsi sebagai pengendali isu strategis, maka ia semestinya menjadi simpul integrasi framing. Jika Komdigi bertugas mengelola ruang informasi publik, maka ia perlu memastikan pesan yang disalurkan telah selaras secara substansi,” tandasnya. (LTH)