JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Kemenko Perekonomian) tengah mendorong penguatan komunikasi publik lintas unit. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional.

Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan, kolaborasi antarunit organisasi sangat diperlukan, agar dapat benar-benar menyampaikan informasi kepada publik dengan baik. “Demi memperkuat wajah komunikasi publik di Kemenko Perekonomian,” ujarnya dalam Rapat Kolaborasi Strategi Komunikasi Publik Kemenko Perekonomian di Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Adapun upaya konkret yang telah disepakati, terang Haryo, meliputi pembentukan tim kerja komunikasi terpadu antar kedeputian, penyusunan narasi-narasi tunggal untuk publikasi kebijakan, peningkatan pemanfaatan kanal digital, hingga upaya memperkuat monitoring dan evaluasi efektivitas penyampaian pesan publik.

Juga disepakati tentang mengkoordinasikan dan mengomunikasikan berbagai agenda strategis nasional seperti penyelesaian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), kesepakatan negosiasi tarif Amerika Serikat, dab pelaksanaan berbagai forum kerja sama ekonomi internasional lainnya yang memperkuat posisi Indonesia di rantai pasok global.

Pemberitaan Utama

Haryo juga menyatakan, Kemenko Perekonomian memiliki visi untuk menjadi referensi pemberitaan utama perekonomian Indonesia. Adapun saat ini, katanya, Kemenko Perekonomian telah terhubung dengan lebih dari 360 media nasional dan menyelenggarakan kegiatan media setiap minggunya. “Dengan rata-rata mendekati 300 berita per hari di publik, kinerja komunikasi publik Kemenko Perekonomian dinilai terus meningkat dan berhasil meraih Predikat Informatif selama lima tahun berturut dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat,” tambahnya.

Terakhir, Haryo menegaskan bahwa penguatan kolaborasi komunikasi publik menjadi kunci dalam mengoptimalkan peran tiap kedeputian untuk menyampaikan informasi kebijakan ekonomi yang berdampak bagi masyarakat, serta menjaga konsistensi pesan dan kepercayaan publik terhadap kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah.

Hal ini sejalan dengan pandangan Komisioner Keterbukaan Informasi Pusat Rospita Vici Paulyn. Ia mengingatkan agar setiap badan publik harus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi. “Kerja sama antar stakeholder perlu terus digencarkan, disertai dengan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban masyarakat terkait keterbukaan informasi,” tegasnya dalam media briefing IKIP di Aula Komisi Informasi Pusat di Jakarta, Rabu (27/8/2025). (EDA)