YOGYAKARTA, PRINDONESIA.CO – Manajemen krisis tidak hanya soal menyelesaikan masalah teknis. Praktik ini bertumpu pada bagaimana organisasi mengelola persepsi publik. Hal tersebut disampaikan Business Strategy Director Trisaska Komunika M. Kh. Rachman Ridhatullah pada workshop management crisis bertajuk Anatomi Krisis: Dari Ledakan ke Redam yang menjadi rangkaian acara puncak Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2026, Kamis (12/2/2026) di Yogyakarta.

Rachman mengatakan, banyak krisis berawal dari salah persepsi. Oleh karenanya, penting bagi praktisi public relations (PR) untuk memiliki pemahaman mendalam, agar bisa membedakan antara isu dan krisis, serta memahami kapan organisasi perlu merespons secara reaktif atau responsif. “Respons cepat itu penting, tapi harus tetap akurat dan relevan. Jangan sampai respons justru memperbesar isu,” ujarnya.

Tak hanya menyuguhkan materi, pada kesempatan ini Rachman turut mengajak peserta melakukan simulasi berbekal hal-hal yang ia terangkan. Di sini peserta terlibat aktif melakukan simulasi penyusunan pernyataan krisis secara berkelompok. Mereka diminta merancang respons yang tidak defensif, mengakui emosi publik, serta menunjukkan langkah konkret perbaikan. “Komunikasi itu proses negosiasi makna. Kalau kita hanya klarifikasi tanpa empati, publik belum tentu merasa didengar,” jelasnya.

Sebagai bagian penting dari perjalanan menghadapi krisis, Rachman juga menekankan pentingnya proses rebuilding trust and reputation. Dalam hal ini, katanya, praktisi PR perlu memetakan strategi jangka pendek untuk menstabilkan kepercayaan. Sementara langkah jangka panjang dibutuhkan guna membangun ulang reputasi melalui perbaikan sistem dan budaya organisasi. “Krisis itu bukan akhir. Ia bisa menjadi momentum untuk memperbaiki diri dan membangun legitimasi yang lebih kuat,” tutup Rachman.

Dari Persepsi ke Legitimasi

Pemaparan Rachman kemudian berkembang menjadi diskusi. Sejumlah peserta menyoroti tentang pergeseran paradigma komunikasi krisis dari yang semula sekadar damage control, menuju legitimacy management. Rachman menekankan, krisis yang terjadi sejatinya merujuk pada krisis makna. “Kalau publik merasa diabaikan, maka yang runtuh bukan hanya reputasi, tapi legitimasi,” ujarnya seraya mengajak peserta untuk melihat bahwa klarifikasi tanpa pengakuan emosi tidak cukup meredakan tekanan.

Interaksi dengan peserta semakin intens ketika beberapa di antara mereka menyoroti dilema lapangan. Misalnya, tentang kebijakan yang dianggap blunder apakah harus langsung dijelaskan atau dinetralkan terlebih dahulu persepsinya. Menjawabnya, Rachman mengatakan, pada prinsipnya setiap respons harus mempertimbangkan manfaat dan mudaratnya. (Diandri Putri)