Oleh: Rizanto Binol, Wakil Ketua Indonesia Public Affairs Community (IPAC)

JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Sering kali istilah public affairs, public relations, dan government relations digunakan bergantian. Padahal, ketiganya memiliki makna dan cakupan yang berbeda. Memahami perbedaannya membantu organisasi menentukan strategi komunikasi yang tepat.

Menurut Public Affairs Council, public affairs adalah strategi organisasi untuk memantau, mengelola, dan mempengaruhi lingkungan bisnisnya. Fungsi ini mengintegrasikan hubungan pemerintah, advokasi, komunikasi, ESG, dan manajemen isu untuk membangun merek yang kuat dan menemukan titik temu dengan pemangku kepentingan. Public affairs bukan sekadar “humas” yang memoles citra. Ia adalah jembatan antara korporasi dengan legislatif, regulator, media, dan masyarakat.

Di sisi lain, Public Affairs Networking menjelaskan public affairs sebagai penggambaran hubungan antara organisasi dan stakeholder, mulai dari karyawan, pelanggan, investor, hingga politisi. Tujuannya memberikan penjelasan kepada para pemangku kepentingan mengenai tujuan bisnis, pandangan perusahaan terhadap peraturan, dan isu publik. Glints menambahkan, public affairs membantu melobi isu-isu penting perusahaan ke pihak yang berkepentingan dan merawat hubungan baik dengan pembuat kebijakan.

Sementara itu, public relations (PR) memiliki definisi yang lebih umum. Kampanye PRSA di tahun 2012 menyepakati bahwa public relations adalah proses komunikasi strategis yang membangun hubungan saling menguntungkan antara organisasi dan publiknya. Di sini, public relations berfokus pada pengelolaan reputasi melalui media, event, konten, dan komunikasi krisis, dengan tugas membangun kepercayaan, meningkatkan brand awareness, dan menjaga citra positif di mata masyarakat luas. Peran ini sangat luas, dari internal communications hingga kampanye digital.

Sedangkan government relations merupakan cabang dari public relations yang secara spesifik membantu organisasi berinteraksi dengan pemerintah. Saylor menjelaskan, government relations dan public affairs adalah jenis public relations yang menangani interaksi organisasi dengan regulator dan cabang legislatif pemerintah. Government relations berfokus pada komunikasi langsung dengan pejabat pemerintah, seperti mendiskusikan regulasi, melaksanakan lobi, dan memberikan edukasi kepada legislator. Fungsi ini menjembatani kebutuhan organisasi dengan kebijakan pemerintah, memantau RUU, dan memastikan suara perusahaan terdengar di ruang kebijakan.

Perbedaan utamanya terletak pada cakupan dan fokus. Public relations menyasar publik luas, membangun citra dan hubungan yang saling menguntungkan. Public affairs lebih luas dari government relations karena mencakup advokasi isu publik, hubungan dengan media, organisasi masyarakat, dan jaringan komunitas, tetapi tetap berurusan dengan kebijakan. Government relations sendiri bersifat lebih spesifik dan formal, berhubungan langsung dengan regulator dan legislator. Secara sederhana, public affairs adalah “payung besar” yang mencakup government relations, sementara public relations adalah disiplin komunikasi yang lebih luas yang fokus pada membangun reputasi dan hubungan.

Dalam praktik, ketiganya saling melengkapi. Ketika sebuah perusahaan menghadapi isu regulasi, tim public affairs mengidentifikasi dampaknya, tim government relations berdialog dengan pejabat publik, dan tim public relations menyampaikan pesan kepada publik agar reputasi terjaga. Ketiganya bertujuan menciptakan kepercayaan, menjembatani kepentingan, dan memastikan organisasi tidak berjalan sendirian di tengah dinamika kebijakan dan opini publik.