JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) berjanji akan lebih komunikatif, akomodatif, dan partisipatif setelah gelombang demonstrasi pecah di sejumlah daerah akhir Agustus lalu. Pertanyaanya, langkah konkret apa yang akan dan atau bisa dijalankan lembaga legislatif tersebut untuk memenuhi janji tersebut?

Guna menjawabnya, PR INDONESIA telah merangkum pendapat sejumlah pakar, praktisi, dan akademisi, terkait hal-hal yang bisa dilakukan untuk menjadikan sebuah lembaga lebih komunikatif, akomodatif, dan partisipatif. Berikut uraiannya.

1. Pelibatan Partisipasi Masyarakat 

Dalam konteks negara demokrasi, akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Alfath Bagus Panuntun mengatakan, partisipasi publik adalah hal penting. Sebab, hal tersebut dapat membangun rasa kepemilikan masyarakat terhadap proses legislasi. “Sudah seharusnya setiap kebijakan yang diambil oleh DPR merefleksikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat itu sendiri,” ucapnya dikutip dari laman resmi UGM, Senin (1/9/2025).

2. Komunikasi yang Transparansi dan Empatik

Sementara itu dosen Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Yudhistira Ardi Poetra menekankan transparansi, empati dan respons nyata terhadap aspirasi masyarakat sebagai hal tak kalah penting. Perbaikan pada aspek ini, katanya, tidak hanya soal berbicara, tetapi juga membuktikan komitmen melalui tindakan dan kebijakan tegas yang selaras dengan kata-kata. “Upaya ini akan membantu mengembalikan demokrasi Indonesia ke jalur yang lebih sehat, inklusif, dan berkeadilan,” ujarnya dikutip dari Scientia.id, Minggu (7/9/2025).

3. Key Performance Indicator (KPI)

Selain dua hal di atas, dosen Komunikasi Politik Fakultas Ilmu Komunikasi (FIKOM) Universitas Pancasila Muhammad Rosit berpendapat, DPR RI harus memiliki parameter yang jelas untuk mengukur akuntabilitas. “Selama ini publik menganggap tidak ada alat ukur yang jelas, sehingga menimbulkan kekecewaan antara kinerja dan dampaknya terhadap aspirasi kesejahteraan rakyat,” terangnya dikutip dari Mediadosen.id, Kamis (4/9/2025).

4. Meningkatkan Kepekaan

Selaras dengan poin kedua sebelumnya, Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio mengimbau agar para wakil rakyat agar bisa meningkatkan kepekaan sosial. Menurutnya, selama ini para anggota dewan baru menunjukkan kepekaan ketika rakyat sudah marah dan turun ke jalan. “Kepekaan ini tidak perlu menunggu sampai rakyat marah atau menyampaikan perasaannya dengan tensi tinggi,” katanya dikutip dari Tribunnews.com, Senin (8/9/2025).

5. Konsistensi dalam Tindakan

Penelitian bertajuk Study of Public Communication Strategy to Improve the Image of The Government in the Probolinggo District (2022) karya Widiarningrum dkk, menekankan, konsistensi antara apa yang dijanjikan dan implementasinya, atau kejelasan pesan dan tindakan kemudian, adalah faktor utama pendorong keberhasilan sebuah program.

Dengan kata lain, janji DPR RI untuk lebih komunikatif, akomodatif dan partisipatif akan lebih bermakna dan dipercaya jika dibarengi dengan langkah-langkah di atas. (EDA)