JAKARTA, PRINDONESIA.CO –  Peristiwa bencana alam kerap menyisakan dampak berlapis, termasuk terhadap kepercayaan publik kepada kapasitas pemerintah dalam merespons dan memulihkan situasi. Dalam konteks ini, komunikasi publik menjadi instrumen strategis yang tak kalah penting dari operasional penanganan bencana. Hal ini demi mempertahankan dukungan publik yang berkelanjutan terhadap kebijakan pemerintah.

Perhatian terhadap hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera di Kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Kamis (15/1/2026). Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan pentingnya komunikasi publik yang terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan, khususnya pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Menurut Djamari, segala informasi harus disampaikan secara tepat waktu, berbasis data, dan terpenting konsisten serta transparan mengenai kondisi aktual maupun tantangan yang dihadapi pemerintah. “Saya memberikan penekanan di sini adalah upaya memberikan informasi kepada masyarakat kita supaya betul-betul padat dan tidak memberikan ruang sebesar apa pun yang bisa digunakan oleh pihak lain. Itu yang kita lakukan pada bidang komunikasi, “ujarnya dilansir dari INDONESIADEFENSE.com, Sabtu (17/1/2026).

Komunikasi Terpadu Bukan Sekadar Seragam

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Satgas menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas instansi serta percepatan tindak lanjut di lapangan. Tito memastikan, koordinasi antar anggota satgas akan dilakukan secara rutin guna memastikan setiap tahapan rehabilitas dan rekonstruksi berjalan sesuai rencana yang ditetapkan.

Kendati demikian, tantangan berikutnya yang perlu disiasati adalah mekanisme komunikasi terpadu yang berbasis data dan sistem, agar koordinasi tidak berhenti pada tataran normatif. Dalam konteks ini, infrastruktur komunikasi publik yang memungkinkan pertukaran data, pembaruan informasi real time, dan pengelolaan narasi lintas lembaga secara konsisten sangat diperlukan.

Temuan dalam penelitian bertajuk Model Komunikasi dan Informasi Terpadu dalam Pengelolaan Bencana di Kabupaten Karo Berbasis Web (2021) karya Puji Lestari dkk., menjelaskan, sistem data terpadu yang menghubungkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dinas komunikasi, dan instansi lain melalui platform terintegrasi, sangat membantu sinkronisasi pesan, mempercepat arus informasi, dan menghadirkan akses informasi yang lebih cepat lagi akurat bagi.

Secara garis besar, komunikasi publik pascabencana idealnya tidak hanya berfungsi sebagai saluran informasi, tetapi juga sistem tata kelola yang memastikan negara hadir secara konsisten, terkoordinasi, dan dapat dipertanggungjawabkan di mata masyarakat. (EDA)