JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Menyimak situasi bangsa dalam sepekan terakhir, founder & Principal Consultant NAGARU Communication Dian Agustine Nuriman menitipkan sejumlah catatan penting demi perbaikan komunikasi pemerintah. Menurutnya, sense of crisis (kepekaan terhadap krisis) adalah hal utama yang perlu diperbaiki pemerintah agar bisa mengaktivasi komunikasi secara tepat. 

Dian mengamini bahwa pemerintah tidak boleh reaktif menghadapi isu. Namun, tegasnya, pemahaman tersebut harus dilandasi kepekaan terhadap krisis. Sebab, tanpa itu, pemerintah bisa terlambat menyalakan alarm krisis. “Ini yang terjadi. Level situasi dan kondisi (demonstrasi) sudah menjadi krisis, tapi kok sepertinya belum ada alarm yang dinyalakan pimpinan,” ucapnya ketika dihubungi PR INDONESIA, Selasa (2/9/2025).

Kepekaan terhadap krisis, lanjut Dian, akan memastikan pemerintah untuk memaksimalkan respons dalam periode yang sangat menentukan keberhasilan penanganan (golden hour). Dalam konteks ini, respons tersebut adalah mengaktivasi protokol krisis. “Di sini chain of command-nya harus jelas. Siapa melakukan apa dan dari mana alurnya. Itu harus jelas sekali agar semuanya terkoordinasi,” imbuhnya.

Namun, jika melihat reaksi pemerintah dalam sepekan terakhir, Dian sangsi kalau pemerintah beserta jajarannya sudah memiliki protokol krisis termasuk crisis management team (CMT) dan crisis communication team (CCT) yang jelas. “Ini harus dipertanyakan karena respons mereka kemarin kita bisa sama-sama lihat memang sangat lambat,” ujarnya.

Dian melanjutkan, dalam situasi krisis penting sekali adanya call center agar masyarakat dapat terbantu dan terpandu. “Kalau memang ada kementerian atau lembaga yang berkaitan dengan situasi krisis ini, segera informasikan call center agar mereka bisa membantu masyarakat,” pesan perempuan yang juga merupakan Tenaga Ahli Komunikasi di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) itu.

Jangan Lupakan Komunikasi Internal

Hal lain yang tak kalah penting dalam situasi seperti sepekan terakhir, tegas Dian, adalah aktivasi komunikasi internal. Dalam konteks ini, terangnya, komunikasi yang dilakukan harus bisa membangun pemahaman seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam situasi krisis.

Mengambil contoh pada keterlibatannya di salah satu lembaga pemerintahan selevel kementerian beberapa waktu lalu, Dian menyebut, komunikasi internal tersebut dapat dikemas dalam narasi tentang dos and don’t dalam bermedia sosial pada situasi krisis. “Ini penting sekali, karena jangan sampai mereka menimbulkan krisis baru,” tutupnya. (lth)