Oleh: Danu Sandjoyo, Pranata Humas Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan RI.

JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Presiden langsung meminta K/L segera mengimplementasikan pemangkasan eselon. Struktur menjadi sederhana. Dua tingkat saja.  Ramping strukur, tapi kaya fungsi. Bagi aparatur pemerintahan, perampingan struktur organisasi adalah cara yang cepat dan tepat. Terlebih jika menyangkut tugas-tugas pelayanan masyarakat.

Sebenarnya sejumlah instansi sudah mulai menyederhanakan struktur sejak beberapa waktu lalu. Misalnya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).  Mereka memangkas eselon III dan IV sejak 2014. Dengan pemangkasan tersebut, diharapkan tidak akan ada lagi senioritas. Posisi dalam ekosistem birokrasi LIPI yang paling ditekankan adalah keahlian. Sementara tugas dan fungsi instansi dilaksanakan pejabat fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi. Salah satunya, fungsional pranata humas.

Sebagai seorang pranata humas Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, penulis menyambut positif inisiatif debirokratisasi. Dari sudut pandang kehumasan pemerintah, penulis optimistis debirokratisasi mampu membuat lingkungan dan budaya kerja tim humas K/L menjadi lebih andal.

Tim humas menjadi lebih mudah dan cepat menjalankan tugas yang diberikan. Lebih fleksibel dan praktis. Debirokratisasi dapat memperpendek pengambilan keputusan. Dalam banyak kasus, persetujuan (approval) berjenjang dapat menyebabkan kegiatan komunikasi kehilangan golden moment. Kehilangan momen emas berdampak negatif terhadap kinerja humas. Apalagi dalam situasi krisis. Birokrasi menjadi akar masalah kenapa humas pemerintah cenderung lambat dalam menanggapi isu.

Pranata humas adalah jabatan fungsional terbuka bagi seluruh K/L dan Pemerintahan Daerah. Pranata humas memiliki keahlian dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan kehumasan. Misinya, menjaga citra dan reputasi pemerintah, meraih kepercayaan publik. Secara inheren, pranata humas sebenarnya memiliki skill dan kewenangan dalam mengelola kehumasan.

Pranata humas juga memiliki kemampuan leadership di samping kreativitas dalam mengelola kehumasan. Pranata humas yang diberikan fleksibilitas tanpa sekat birokrasi bisa menggantikan atau setidak-tidaknya mitra kuat Tenaga Humas Pemerintah (THP) yang juga termasuk program pemerintah.

Prioritas Debirokratisasi

Tantangan sekarang bagaimana mengisi jabatan fungsional tersebut. Harus dipastikan yang mengisi adalah orang-orang yang kompeten di bidangnya. Calon Pranata humas harus memiliki portofolio mumpuni. Menjalani uji kompetensi, dan lebih baik di masa depan perlu ada sertifikasi untuk mendukung profesionalitas pranata humas. Termasuk mengembangkan kemampuan orang-orang struktural yang selama ini lebih banyak sebagai tenaga administrasi dan supporting.

Pranata humas adalah jabatan fungsional penting agar kebijakan pemerintah semakin didukung. Agar publik semakin percaya kepada pemerintah. Pranata humas harus menjadi prioritas debirokratisasi.