JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Penanganan kekerasan terhadap perempuan tidak cukup hanya ditopang oleh regulasi. Dalam hal ini, dibutuhkan juga sistem pendukung seperti kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan masyarakat. Hal itu ditegaskan oleh Head of Public Affairs and Communication PT Takeda Innovative Medicines Revi Renita dalam acara PR INDONESIA Communication Outlook (PRICO) 2027 pada hari Kamis (29/10/2026) di Auditorium Lantai 2, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta.

Revi menjelaskan, bahwa sejatinya Indonesia telah memiliki Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai landasan penting dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, namun regulasi tersebut perlu diperkuat oleh ekosistem pendukung agar penyintas dapat memperoleh layanan yang dibutuhkan.

Dalam konteks ini, ia membagikan praktik baik komunikasi program PIHAK (Perempuan Indonesia Hidup Tanpa Kekerasan/Women at the Center). “Melalui PIHAK, program yang sudah diimplementasikan oleh United Nations Population Fund (UNFPA) di lima negara yaitu Indonesia, Azerbaijan, El Salvador, Madagaskar dan Zimbabwe ini dapat terus membangun kolaborasi bersama dengan berbagai stakeholder,” jelasnya.

Lewat program tersebut, Revi menekankan pentingnya stakeholder engagement sebagai fondasi utama penggerak program. Di sini, pihaknya melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), organisasi nonpemerintah (NGO) lokal, tenaga kesehatan, hingga komunitas. “Pendekatan stakeholder tersebut mampu menggeser narasi komunikasi mengenai kekerasan terhadap perempuan dan memposisikan komunitas sebagai bagian dari solusi sekaligus menempatkan tenaga kesehatan sebagai aktor yang turut menggerakkan perubahan di lapangan,” imbuhnya.

Manfaatkan Momentum

Dalam taktik komunikasinya, Revi menyampaikan bahwa pihaknya mengarahkan keterlibatan komunitas dan memanfaatkan momentum yang relevan untuk memperluas pemahaman publik mengenai program PIHAK. Ia mencontohkan, momentum International Women’s Day/IWD sebagai bagian dari investasi jangka panjang dalam menyebarluaskan pesan norm-change bukan hanya sebagai kegiatan seremonial.

Kegiatan tersebut menghasilkan 97 pemberitaan media dengan lebih dari 153 juta impresi dan sekitar 70 persen pemberitaan juga berhasil memuat pesan kunci mengenai pentingnya perempuan yang sehat dan berdaya. Namun, Revi menggarisbawahi bahwa angka reach dan publikasi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Baginya, dampak yang lebih penting terletak pada perubahan nyata di lapangan termasuk penguatan dukungan bagi penyintas, pemulihan martabat, serta terciptanya model yang dapat direplikasi di wilayah lain.

Sebelum menutup paparan, Revi merangkum empat pembelajaran penting bagi praktisi komunikasi. Di antaranya, strategi komunikasi tidak boleh berhenti pada awareness, perlu dilanjutkan dengan advokasi yang melibatkan aktor lokal dan komunitas. “Selain itu, dalam konteks pengukuran juga harus bergerak melampaui reach menuju dampak yang lebih substantif dan kualitas layanan perlu terus dipantau untuk memastikan keberlanjutan program,” jelasnya. (Evira Anyelia)