JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Komunikasi Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang cenderung defensif dan antikritik, mendapat sorotan dari praktisi komunikasi dari Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Pusat Nugroho Agung Prasetyo. 

Pria yang juga merupakan dosen Ilmu Komunikasi Universitas Bakrie itu menjelaskan, fenomena tersebut dapat dilihat menggunakan pandangan W. Timothy Coombs dalamSituational Crisis Communication Theory (SCCT), yang mengurai bahwa salah satu spektrum respons terhadap krisis adalah cara strategy deny. “Strategi ini mencakup attack the accuser yaitu menghadapi pihak yang menuduh atau mempertanyakan kredibilitasnya,” ujarnya dikutip dari Investor.id, Senin (28/9/2026).

Meski dapat menjadi sebuah strategi, Agung mengatakan, pendekatan tersebut dapat memunculkan persoalan ketika respons bergeser dari defending the issue menjadi attacking the critic. Sebab, pada titik ini, katanya, respons tidak lagi diarahkan untuk menjawab substansi kritik, melainkan menyerang orang yang menyampaikan kritik. 

Menurut Agung, pergeseran tersebut setidaknya dapat memunculkan empat dampak dalam komunikasi yang dijalankan. Apa saja? Berikut uraiannya.

1. “Delegitimization”

Agung menerangkan, ini merujuk kepada keadaan ketika kredibilitas pengkritik dipersoalkan, sehingga perhatian publik berpotensi bergeser dari substansi kritik kepada sosok yang menyampaikannya. Akibatnya, lanjut Agung, argumen yang seharusnya diuji berdasarkan fakta justru dapat tertutup bahkan diperdebatkan mengenai siapa yang menyampaikan kritik.

2. “Agenda Shifting”

Keadaan ini terjadi ketika fokus publik berubah dari pertanyaan “Apakah kebijakan ini benar?” menjadi “Siapa sebenarnya orang yang mengkritik?”. Pergeseran ini membuat substansi persoalan tidak lagi menjadi pusat pembahasan. 

3. “In-Group Mobilization”

Di sini, kritik terhadap pemimpin dapat dibingkai sebagai serangan terhadap kelompok, nilai, atau agenda bersama. “Dalam situasi tersebut, konfrontasi justru berpotensi memperkuat solidaritas pendukung. Sebab, sebagian pendukung dapat membaca situasi tersebut sebagai ketegasan, keberanian bahkan autentisitas,” jelasnya. 

4. “Organizational Deafness”

Menurut Agung, risiko ini jarang dibicarakan, tetapi dapat berdampak serius terhadap kemampuan organisasi dalam menerima informasi yang tidak menyenangkan. Agung mencontohkan, ketika orang yang membawa kabar buruk di dalam organisasi dianggap tidak loyal, maka, orang tersebut akan belajar bahwa hanya menyampaikan kabar baik jauh lebih aman. 

Dari keempat dampak di atas, Agung mengingatkan, sesungguhnya kritik dapat berfungsi sebagai early warning system untuk mengidentifikasi persoalan, menguji kebijakan sekaligus menjadi bahan evaluasi. Oleh karena itu, tandasnya, yang perlu dilakukan bukan memusuhi pengkritik tetapi menghadapi substansi persoalan yang disampaikan.  (Evira Anyelia)