JAKARTA, PRINDONESIA.CO — Dewasa ini publik sudah tidak mudah terpengaruh dengan bermacam klaim yang disampaikan organisasi. Kemerosotan tingkat kepercayaan masyarakat ini menuntut penyesuaian strategi kehumasan secara menyeluruh untuk menghadapi 2027, yang dalam praktiknya wajib meninggalkan pola komunikasi satu arah.

Disampaikan oleh Direktur Kerja Sama, Komunikasi, dan Pemasaran IPB University Alvian Helmi, rancangan kampanye perusahaan atau institusi yang tampak sempurna tanpa cela justru kerap memancing kecurigaan publik. "Konten yang terlalu dipoles atau dihias justru dicurigai publik dan dianggap tidak genuine," ujarnya dalam forum PR INDONESIA Communication Outlook (PRICO) 2027 di Jakarta, Kamis (29/10/2026),

Oleh karena itu, tegas Alvian, organisasi tidak bisa lagi sekadar memamerkan kehebatan program kerja tanpa melibatkan pengakuan jujur kelompok penerima manfaat, sebagaimana gagasan rthur W. Page tentang kewajiban organisasi membuktikan setiap janji tertulis melalui tindakan nyata berkesinambungan.

Selaras dengan Alvian, founder dan CEO Center for Public Relations, Outreach and Communication (CPROCOM) Emilia Bassar mengajak organisasi untuk mempunyai kemampuan mengubah status warga penerima program menjadi pembela perusahaan. Menurutnya, hal ini bakal menentukan arah keberhasilan eksekusi komunikasi korporat di masa depan.

Dalam konteks ini, terangnya, pengelola program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) wajib membuang kebiasaan usang membagikan kucuran dana tunai tanpa menyertakan skema edukasi kemandirian berskala panjang. "Reputasi institusi mustahil kuat bermodalkan gelontoran dana tunai semata tanpa edukasi perubahan perilaku bagi komunitas sasaran," ujarnya.

Komunikasi Berbasis Dampak

Di tengah tekanan disrupsi ketika sistem pencarian berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) pelan-pelan mengubah cara kelompok audiens mencerna informasi harian, humas perlu mengintegrasikan seluruh ekosistem lintas saluran guna memberikan kepastian kepada para publiknya. Dalam konteks ini, integrasi kampanye digital berpeluang besar menentukan keberhasilan instansi merangkul simpati publik sasaran saat krisis mencuat.

Sebagaimana disampaikan Executive Director and Head of Group Strategic Marketing and Communications PT Bank DBS Indonesia Mona Monika, strategi edukasi literasi finansial langsung di akar rumput berpotensi kuat melahirkan lapisan pertahanan komunikasi organik tatkala perusahaan menghadapi badai pemberitaan miring. "Manakala krisis kepercayaan menerjang, audiens yang sudah teredukasi justru akan berdiri paling depan membentengi reputasi institusi secara sukarela," pungkasnya. (Arfrian R.)