JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Persoalan ijazah milik Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) masih terus bergulir. Dalam sidang terbarunya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis (5/11/2026), Jokowi hadir sebagai saksi dan memperlihatkan dokumen pendidikannya kepada majelis hakim, pihak terdakwa, media hingga pengunjung sidang. Namun, di luar substansi perkara, cara Jokowi berkomunikasi secara verbal maupun nonverbal memunculkan beragam interpretasi di ruang publik.

Seperti disampaikan pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga, strategi komunikasi verbal dan nonverbal Jokowi selama  persidangan sejatinya tidak serta-merta dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap dirinya. “Bila sikap awal publik terhadap Jokowi positif, maka komunikasi yang dibangun Jokowi selama di persidangan akan dapat mempengaruhi persepsi publik yang juga positif,” ujarnya dikutip dari Suara.com, Minggu (8/11/2026)

Dalam konteks komunikasi verbal, Jamiluddin menyoroti cara Jokowi merespons pertanyaan dan menyampaikan tanggapan terhadap pihak oposisi. Menurutnya, Jokowi menggunakan intonasi dan nada bicara yang cenderung datar, tenang, dan terkendali tanpa menunjukkan adanya ledakan emosi berlebihan.

Sementara dari sisi nonverbal, terangnya, sikap Jokowi yang duduk tenang dengan ekspresi wajah, serta pembawaannya  yang tidak menunjukkan ketakutan, kemarahan, maupun kepanikan, seakan membangun bingkai sebagai korban atau pihak yang dirugikan. Hal itu terlihat dari gestur, pembawaan, penampilan, hingga nada suara membentuk.

Namun, lanjut Jamiluddin, ketenangan gestur dan intonasi tidak dapat menjadi indikator kejujuran seorang tokoh politik. Hal ini sejalan dengan penelitian Kyle Mattes, Valeriia Popova, dan Jacqueline R. Evans (2023) bertajuk “Deception Detection in Politics: Can Voters Tell When Politicians Are Lying?” dalam jurnal Political Behavior.

Melalui eksperimen yang melibatkan penilaian terhadap rekaman pernyataan politikus, eksperimen tersebut menemukan bahwa ketepatan audiens dalam membedakan pernyataan benar dan bohong hanya mencapai 52,4 persen. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perincian informasi verbal lebih berkaitan dengan ketepatan penilaian dibandingkan petunjuk nonverbal, seperti ekspresi wajah dan gerakan tubuh, maupun aspek paraverbal, seperti intonasi.

Dalam konteks Jokowi, temuan tersebut mengingatkan bahwa gestur tenang dapat membentuk kesan tertentu, tetapi tidak dapat dijadikan dasar tunggal untuk menilai kebenaran pernyataannya.

Tidak Perlu Mengasihani Pejabat

Selain itu, perbedaan penafsiran publik atas “penampilan” pria Solo tersebut juga terlihat dari respons terhadap tindakannya ketika meletakan map berisi dokumen pendidikannya di lantai. Ada yang terpantik simpatinya, ada pula kritik terhadap pihak yang bersimpati sebagaimana disampaikan politikus PDI Perjuangan Mohamad Guntur Romli.

Menurutnya, perhatian publik justru perlu diarahkan pada keputusan Jokowi dalam memperlakukan dokumen yang dibawanya. Katanya, publik mestinya menyoroti sikap Jokowi memperlakukan dokumen yang katanya bukti kerja keras bertahun-tahun, hasil begadang, hasil perjuangan sekolah dan kuliah. “Kok (malah) diletakkan di lantai? Seperti barang tak berharga dan tak ada hormat pada jerih payah sendiri,” ujarnya dikutip dari Tribunnews, Senin (9/11/2026). (Evira Anyelia)