JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Ikatan Pranata Hubungan Masyarakat Indonesia (Iprahumas) baru saja menggelar Konvensi Humas Pemerintah 2026 pada Selasa (22/9/2026), di Garuda Spark Innovation Hub, FX Sudirman, Jakarta. Mengusung tema Transformasi Humas Pemerintah: Bersinergi dan Berdampak dalam Komunikasi Publik Indonesia, kegiatan ini dimaksudkan sebagai ruang untuk bertukar gagasan, inovasi, praktik terbaik, dan rekomendasi strategis dalam rangka memperkuat kapasitas government public relations (GPR)/humas pemerintah. 

Kegiatan yang diresmikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid, Ketua Iprahumas Fachrudin Ali Ahmad, serta Direktur Jenderal (Dirjen) Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kementerian Komdigi Fifi Aleyda Yahya itu dibagi ke dalam dua sesi diskusi. Sesi pertama menghadirkan akademisi bidang komunikasi publik Dr. Rully Nasrullah, CEO Think Policy Andhyta Firselly Utami, Ketua Tim Penyusunan Kebijakan Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Andi Muslim, serta CEO Good News From Indonesia (GNFI) Wahyu Aji. Pada kesempatan tersebut, mereka membahas tentang strategi komunikasi sebagai fondasi humas pemerintah yang berdampak.

Adapun sesi kedua yang bergulir setelah istirahat makan siang menghadirkan Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo, Director Corporate and Public Affairs Edelman Indonesia Gustiasa Muhammad, dan Direktur Pemberitaan ANTARA Virgandhi Prayudantoro. Ketiganya membahas tantangan komunikasi publik dari perspektif pemerintah, konsultan komunikasi dan media. 

Dalam kesempatan tersebut, Prastowo mengatakan, pemerintah kini menghadapi fenomena banjir informasi yang tidak selalu diikuti kemampuan masyarakat melakukan refleksi. Akibatnya, publik kerap lebih percaya judul sebuah laporan dibandingkan isinya. “Kini, pemerintah perlu bergerak dari pola government centric menuju life event centric, yaitu membangun tata kelola berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat,” ujarnya dihadapan praktisi humas pemerintah yang hadir secara daring maupun luring. 

Perubahan pendekatan tersebut, lanjut Pras, juga membutuhkan cara pandang baru terhadap birokrasi. Menurutnya, birokrasi tidak seharusnya diposisikan sebagai sesuatu yang harus dimusuhi, melainkan sebagai mesin pelayanan yang perlu dikelola dengan baik. Dalam konteks tersebut, komunikasi mesti menjadi bagian dari seni melayani, termasuk memastikan pendekatan teknokratis dapat berjalan selaras dengan kebutuhan dan dinamika politik.

Dari perspektif konsultan komunikasi, tantangan tersebut semakin berat karena tingkat kepercayaan publik dan sensitivitas masyarakat terus berubah. Director Corporate and Public Affairs Edelman Indonesia Gustiasa Muhammad menyoroti tantangan komunikasi publik hari ini semakin kompleks seiring terbentuknya social bubble.

Menurut Gusti, dewasa ini masyarakat semakin banyak menerima informasi dari lingkaran sosial dan algoritma yang sesuai dengan preferensi. Hal itu lantaran adanya gap perbedaan, pengalaman dan kondisi sosial masyarakat tersebut dapat membuat sebuah pesan yang dianggap biasa oleh institusi justru dipersepsikan berbeda oleh publik. “Karena itu, komunikasi pemerintah perlu menghindari pendekatan yang tone deaf, memperhatikan karakter audiens, serta membangun narasi berdasarkan fakta dan sumber yang kredibel,” jelasnya. 

Menyambung keduanya, Virgandhi justru menekankan komunikasi publik perlu bergerak dari sekadar output menuju dampak. Menurutnya, informasi yang disampaikan pemerintah, idealnya harus mampu membuat masyarakat memahami persoalan, percaya terhadap informasi yang diberikan, dan pada akhirnya dapat mengambil tindakan. 

Pembaruan “Policy Paper” 

Berbeda dari tahun sebelumnya, Iprahumas kali ini menghadirkan tim riset yang menyusun policy paper berdasarkan data survei, data kualitatif, serta hasil diskusi dalam konvensi. Ketua panitia Konvensi Humas Pemerintah 2026 Helmy mengatakan, policy paper tersebut nantinya akan disebarluaskan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sebagai bahan masukan mengenai praktik komunikasi publik yang ideal di lingkungan pemerintahan. 

Pada akhirnya, tandas Helmy, hasil konvensi diharapkan tidak berhenti sebagai diskusi, tetapi dapat menjadi rujukan dalam pengembangan kebijakan dan praktik komunikasi publik. (Evira Anyelia)