JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Lanskap komunikasi publik era kiwari terus berubah seiring terbukanya ruang digital. Hal ini membuat masyarakat tidak hanya menjadi konsumen atau penerima informasi tetapi juga memiliki kanal sendiri untuk menyampaikan pandangan, kritik hingga membentuk persepsi.

Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari, adanya fenomena “Everybody Has a Channel” membuat pemerintah menghadapi tantangan komunikasi yang kian kompleks dalam menyampaikan kebijakan, membaca aspirasi masyarakat sekaligus memastikan pesan pemerintah tidak tenggelam di tengah derasnya arus informasi.

Bagi alumnus University of Essex itu, fenomena tersebut menjadi tantangan baru dalam perjalanan kariernya. “Walaupun posisinya sekarang berbeda, dulu di luar sekarang di dalam sebetulnya esensi pekerjaannya tidak berubah. Masih ada benang merah sangat kental yaitu berkaitan dengan data,” ujarnya dikutip dari RRI.co.id, Jumat (14/8/2026).

Dalam konteks komunikasi kebijakan, sejatinya memang setiap kebijakan wajib diterjemahkan dengan bahasa yang mudah dipahami publik sehingga tidak memunculkan beragam tafsir, dan mampu merespons berbagai persepsi yang berkembang di publik. Untuk itu, kemampuan membaca data, memahami tren sosial, dan memetakan persepsi masyarakat menjadi modal penting bagi seorang komunikator pemerintah.

Rekam Jejak Qodari

Jauh sebelum berada di lingkaran pemerintahan, Qodari telah memiliki kedekatan dengan dunia literasi dan data. Semasa kecil di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, ia mengaku gemar membaca majalah, komik, koran hingga novel detektif di perpustakaan daerah yang kemudian menjadi fondasi awal ketertarikannya terhadap informasi, tulisan, dan data.

Kecintaannya terhadap angka dan tren sosial ini mendorongnya untuk mendirikan lembaga survei politik independen bernama Indo Barometer. Selama puluhan tahun, Qodari bergelut dengan metodologi survei dan analisis data untuk membaca dinamika persepsi masyarakat serta arah politik Indonesia. Pengalaman tersebut membawanya menjadi Wakil Kepala Staf Kepresidenan (WAKSP) setelah Pemilu 2024, dengan tugas mengurai sumbatan regulasi (debottlenecking) dan memastikan program prioritas pemerintah berjalan. Tak henti di sana, perjalanannya terus berlanjut. Pada 27 April 2026, Qodari dipercaya memimpin Bakom RI, lembaga yang bertugas mengorkestrasi komunikasi pemerintah dari pusat hingga daerah. (Evira Anyelia)