JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Ketika mendengar kata birokrasi, sebagian masyarakat masih membayangkan proses yang rumit, panjang, dan berbelit. Hal tersebut diamini oleh Wakil Koordinator Staf Khusus (Stafsus) Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo, bahwa persepsi tersebut masih melekat di benak masyarakat, sehingga perlu diubah melalui kehadiran komunikasi pemerintah yang mampu membawa perubahan dan menjawab kebutuhan warga. 

Pria yang karib disapa Pras itu menekankan, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat tidak cukup berhenti pada penyampaian informasi, tetapi harus berujung pada penyelesaian berbagai urusan yang kerap hadir di tengah warga. “Sebagai bagian dari dapur pemerintahan yang turut menangani berbagai persoalan di lapangangan, saya menyadari bahwa orang di pusat itu sulit berkomunikasi langsung (direct) kepada warga karena seringkali tidak punya tools untuk berkomunikasi langsung,” ujarnya dalam talkshow Konvensi Humas Pemerintah 2026 yang diselenggarakan Iprahumas, Selasa (22/9/2026), di Jakarta. 

Selain itu, Pras menyadari tantangan yang semakin kompleks dalam mengelola komunikasi pemerintah karena karakter masyarakat kiwari cenderung lebih egaliter, sementara birokrasi masih bekerja dengan struktur yang hierarkis. Pras mencontohkan, ketika isu muncul, proses birokrasi membutuhkan eskalasi dan disposisi secara berjenjang dan ketika isu tersebut telah selesai melalui alur birokrasi, perhatian publik sudah beralih ke isu lain.

Dalam konteks ini, Pras menegaskan, kecepatan dan ketepatan menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam komunikasi pemerintah. Mantan Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis era Sri Mulyani itu juga menilai, birokrasi tidak seharusnya dimusuhi atau dikucilkan, tetapi perlu dikelola agar mampu menjalankan fungsi secara optimal. 

Prioritaskan Kebutuhan Masyarakat 

Tantangan lainnya, lanjut Pras, mempertemukan perspektif politik dan teknokratis dalam pemerintahan. Menurut alumnus Universitas Indonesia itu, jika sebelumnya politisi tidak harus bekerja secara teknokratis, dan teknokrat tidak harus sepenuhnya memahami politik, kini keduanya perlu saling bersinggungan dan memahami. “Hari ini keduanya perlu saling bersinggungan dan saling memahami agar kebijakan dapat dirumuskan secara teknokratis sekaligus sensitif terhadap dinamika politik dan kebutuhan masyarakat,” jelasnya. 

Berangkat pada hal itu, Pras bersama timnya berupaya membangun model pemerintahan yang bergeser dari government centric menuju life event centric. Pendekatan ini, lanjut Pras, menempatkan perjalanan dan kebutuhan warga sebagai titik awal pelayanan, bukan semata-mata sistem atau struktur birokrasi. “Selama layanan hadir atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terdapat logo Jaya Raya, yang terpenting bagi warga adalah urusannya dapat diselesaikan dengan mudah tanpa perlu tahu dari dinas yang mana,” pungkasnya. (Evira Anyelia)