MALANG, PRINDONESIA.CO – Berita pergantian atau reshuffle Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa masih hangat di telinga publik. Perhatian publik terhadap hal itu bukan saja mengarah pada alasan di balik pemberhentian Purbaya, tetapi juga komunikasi pimpinan, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto melalui Juru Bicara Presiden Prasetyo Hadi, dalam menyampaikan kabar pemberhentian tersebut.

Diketahui, kabar pemberhentian tersebut mencuat pada Senin (14/9/2026) siang, dan diterima Purbaya melalui sambungan telepon ketika ia masih menghadiri rapat bersama DPD RI. Beberapa jam setelah itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara pun diangkat menjadi Menteri Keuangan menggantikan Purbaya.

Sejumlah pakar dan akademisi ikut bicara soal etika komunikasi dalam pemecatan Purbaya ini. Dosen program studi Doktoral Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya (UB) Assoc. Prof. Maulina Pia Wulandari, misalnya, berpandangan bahwa pemberitahuan mengenai berakhirnya jabatan melalui telepon merupakan praktik yang sangat tidak etis. “Bagi saya memberhentikan seseorang melalui telepon ketika ia sedang menjalani tugas resmi merupakan praktik komunikasi kepemimpinan yang sangat tidak etis,” ujarnya dikutip dari laman resmi berita UB, Rabu (16/9/2026). 

Perempuan yang karib disapa Pia itu menilai, kewenangan dalam memberhentikan seseorang tidak harus menghilangkan kewajiban seorang pemimpin untuk tetap menghormati martabat orang yang dipimpinnya. Dalam konteks leadership communication, terang Pia, publik tidak hanya membaca apa keputusan yang dibuat pemimpin, tetapi juga bagaimana keputusan tersebut disampaikan pemimpin ke publik. 

Tidak Lepas dari  Dimensi Etik 

Pakar political public relations (PR) itu kemudian menjelaskan, cara seorang pemimpin berkomunikasi tentunya akan menghasilkan pesan simbolik bagaimana kekuasan digunakan dan bagaimana orang-orang yang berada di dalam struktur kekuasaan diperlakukan. “Ketika seorang pejabat masih menjalankan tugas negara kemudian mengetahui pemberhentiannya melalui telepon, publik tidak hanya melihat sebuah pergantian jabatan, tetapi publik juga membaca bagaimana kekuasaan memperlakukan manusia,” jelasnya. 

Untuk itu, Pia menekankan pentingnya dimensi etik yang tidak boleh dilepaskan dari efektivitas atau legalitas sebuah keputusan. Ia menjelaskan, semakin tinggi posisi seorang pemimpin, maka semakin besar kewenangan yang dimilikinya. Hal tersebut, tegasnya, datang dengan konsekuensi bahwa semakin tinggi pula standar komunikasi kepemimpinan yang semestinya ditunjukkan sebagai teladan. “Yang saya khawatirkan bukan hanya apa yang terjadi kepada seorang menteri hari ini, tetapi potensi pembenaran dan peniruan pada tingkat kepemimpinan baik di pemerintahan, perusahaan, organisasi bahkan di level institusi pendidikan. Jika ini bisa terjadi pada seorang menteri, maka ini juga akan mudah terjadi pada seseorang yang levelnya lebih rendah seperti saya,” tandasnya. (Evira Anyelia)