JAKARTA, PRINDONESIA.CO –  Kebebasan pers kembali menjadi sorotan setelah Biro, Pers, Media dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden mencabut kartu pers Istana milik wartawan CNN Indonesia Diana Valencia. Pencabutan tersebut diketahui dilakukan setelah Diana menanyakan isu keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto, Sabtu (27/9/2025).

Merespons kejadian tersebut, Dewan Pers sempat mengimbau agar semua pihak menghormati tugas dan fungsi pers yang mengemban amanah publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dalam kasus ini, Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat juga menuntut BPMI untuk memberikan penjelasan secara publik terkait pencabutan yang dilakukan. “Biro Pers Istana sebaiknya memberikan penjelasan mengenai pencabutan kartu pers Istana milik wartawan CNN Indonesia agar tidak menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik di lingkungan Istana,” ujarnya dilansir dari laman resmi Dewan Pers, Minggu (28/9/2025).

Selang dua hari tepatnya Senin (29/9/2025), Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden (Setpers) Yusuf Permana dilaporkan telah mengembalikan kartu pers Istana milik Diana. Mewakili BPMI, Yusuf juga menyampaikan rasa penyesalan atas pencabutan tersebut, dan berjanji tidak akan mengulanginya untuk menjunjung tinggi asas keterbukaan dan kebebasan pers.

Diketahui sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sempat turun tangan meminta BPMI melakukan komunikasi dengan pihak CNN Indonesia dan mengembalikan akses liputan yang sebelumnya dicabut.

Momentum bagi Pemerintah

Meskipun masalah dapat dikatakan selesai, kejadian tersebut menyimpan pelajaran berharga terkait model komunikasi pemerintah dengan media. Sebagaimana disampaikan oleh dosen sekolah Tinggi Multimedia ST-MMTC Komdigi Yogyakarta Dr. Eko Wahyuanto, ramai kasus pencabutan kartu pers Istana belakangan harusnya menyadarkan pemerintah terkait pentingnya menjaga hubungan sehat  dengan media.

Menurut Eko, kejadian tersebut dapat dijadikan momentum oleh pemerintah untuk menunjukkan komitmennya dalam mendukung jurnalisme yang independen dan kritis. Dengan penanganan transparan, ia yakin pemerintah yang dalam konteks ini Istana dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap nilai-nilai demokrasi. Selain itu, imbuh Eko, kejadian ini juga bisa menjadi katalis untuk memperkuat dialog antara pemerintah dan media.

Pentingnya dialog dalam relasi pemerintah dan media sejalan dengan pandangan pakar komunikasi global Prof. Barbie Zelizer dari University of Pennsylvania. Dalam artikel yang terbit di Journal of Communication 2024, ia menjelaskan, ketika pemerintah merespons kritik dengan keterbukaan, maka itu dapat memperkuat legitimasi di mata publik. (EDA)