SURABAYA, PRINDONESIA.CO –  Sesi workshop Anugerah HUMAS INDONESIA (AHI) 2025 pada hari kedua, Rabu (24/9/2025) di Surabaya, menghadirkan pengalaman belajar yang nyata. Setelah menyimak materi bertajuk Bersiasat dengan Cerdas: Menyusun Program PR/Humas Berbasis Prioritas dan Kolaborasi yang dibawakan CEO SEQARA Communications Niken Widi Hapsari, para peserta yang dibagi ke dalam lima kelompok kemudian diajak untuk menyusun rencana kampanye kolaboratif atau collaborative campaign.

Dalam praktiknya, masing-masing kelompok mendapat kesempatan untuk merancang kampanye dengan menggunakan ROSTIR model (research, objectives, strategy, tactics, implementation, reporting and evaluation), yang kemudian dipresentasikan dan menerima masukan dari peserta lain.

Salah satu presentasi yang datang dari kelompok empat bertajuk Program Aplikasi Halo MasBup Versi 2 inisiatif dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri. Kelompok ini menekankan pentingnya memilih mitra strategis agar anggaran lebih efisien dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), aparatur desa yang menangani pengaduan, serta kelompok rentan, pelajar, dan media.

Taktik yang digunakan memadukan kampanye digital melalui media sosial, advertorial dan earned media disertai dengan kegiatan tatap muka. “Diperlukanya tatap muka untuk melihat langsung pemahaman dan testimoni dari masyarakat dan melakukan Monev (monitoring dan evaluasi) berkala agar dampak komunikasi dapat diukur,” ujar Arlis selaku Pranata Humas Ahli Muda Dinas Kominfo Kabupaten Kediri.

Berbagi Praktik

Tak kalah menarik, kelompok lima hadir dengan ide rancangan untuk kampanye Coretax. Berdasarkan riset publik di media sosial, kelompok ini menemukan persepsi masyarakat terhadap pajak cenderung negatif hingga netral. Untuk itu, mereka menargetkan untuk menjaga netralitas dan memperkuat pemahaman, bukan mengubah langsung persepsi tersebut menjadi positif. “Sebab, berbicara tentang pajak itu memang susah untuk mengubahnya menjadi positif di mata masyarakat,” ujar salah satu peserta.

Dalam merancang strategi kolaborasi, kelompok ini melibatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPan-RB) untuk menyasar para aparatur sipil negara (ASN). Tak luput, dalam rancangannya Menteri Keuangan Purbaya turut dilibatkan untuk membantu memberikan edukasi kepada masyarakat dengan gaya bicara membumikan bahasa langit sebagai kunci kampanye ini.

Sebelumnya, Niken sempat menegaskan kepada peserta bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merancang kampanye kolaboratif. Di antaranya kejelasan tata kelola yang dipastikan lewat Memorandum of Understanding (MoU) sederhana. Tujuannya agar tahu siapa yang memegang tanggung jawab utama. “Jangan yang penting jalan dulu,” pesannya. (EDA)