JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Gelombang protes yang bergulir di sejumlah kota di Indonesia dalam sepekan terakhir mendapat sorotan dunia. Hal tersebut dibuktikan dengan liputan sejumlah media internasional seperti The Straits Time, Al Jazeera, NHK, New York Times, The Guardian dan masih banyak lainnya.

NHK dalam salah satu liputannya menyebut bahwa pemerintah Indonesia telah gagal berkomunikasi dengan baik kepada masyarakatnya. Hal ini diamini oleh pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah. Ia menilai pemerintah saat ini tengah berada di situasi yang memaksa mereka untuk memperbaiki komunikasi publik. “Krisis ini telah berlangsung di tingkat nasional, sehingga memaksa pemerintah memperbaiki komunikasi publik. Jika tidak, masyarakat akan semakin terpolarisasi bahkan bisa bergerak menyerupai skenario Arab Spring,” ujarnya dikutip dari IDN Times, Minggu (31/8/2025).

Dalam konteks ini, lanjut Reza, pemerintah harus bersegera membangun komunikasi dengan lebih intensif lewat pelibatan tokoh-tokoh nasional yang dipercaya publik dan mampu berkomunikasi penuh empati. Tanpa itu, menurutnya, kredibilitas global Indonesia bisa runtuh. “Jika demonstrasi berlanjut tanpa adanya komunikasi yang efektif, Pemerintah Indonesia dan DPR akan dianggap tidak mampu bermitra sebagai pilar demokrasi modern,” tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto diberitakan juga mengadakan pertemuan bersama ketua umum partai politik dan legislatif di Istana Negara pada Minggu (31/8/2025). Dalam kesempatan tersebut ia menyampaikan, pemerintah berkomitmen untuk mendengarkan aspirasi murni dari rakyat, dan menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan secara damai. Prabowo juga meminta agar DPR RI membuka ruang dialog dengan tokoh masyarakat, mahasiswa, dan berbagai kelompok Sipil.

Upaya Perbaikan

Pernyataan Prabowo tersebut perlu ditindaklanjuti dengan langkah konkret. Dosen komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satria menilai, momentum ini sangat menentukan bagi pemerintahan Prabowo untuk memperbaiki relasi dengan masyarakat melalui media massa. “Presiden sebaiknya turut mengundang pemimpin redaksi hingga mantan presiden sebelumnya untuk membantu menenangkan situasi dan memperbaiki komunikasi publik lewat media massa. Sebab, media massa menjadi jembatan yang sangat penting antara pemerintah dan publik,” katanya dikutip dari Tempo.co, Senin (1/9/2025).

Pria yang karib disapa Hensa itu juga mengingatkan para pejabat negara untuk bisa lebih baik dalam berucap, demi tidak adanya kericuhan sebab komunikasi publik yang tak ingin didengar rakyat. “Berkomunikasi dengan baik. Dengarkan suara rakyat maka akan dapat lebih memahami bagaimana rasa sebagai rakyat dan bagaimana merasakan kondisi perut rakyat saat ini,” pungkasnya. (EDA)