JAKARTA, PRINDONESIA.CO– Sorotan menarik pada penjurian Anugerah HUMAS INDONESIA (AHI) 2025 hari kedua, Rabu (20/8/2025), datang dari dua perguruan tinggi lintas pulau. Keduanya sama-sama punya program inovatif dengan fokus pada peningkatan keterbukaan informasi publik di tingkat pemerintah desa dan kecamatan. 

Universitas Gadjah Mada (UGM) memaparkan upayanya dalam merespons tingkat keterbukaan infomasi di level desa dan kecamatan yang masih rendah. Merujuk data Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta, Head of Division Information Service, Office of Public Relation and Protocol UGM Hestining Kurniastuti mengatakan, sejauh ini hanya 1 dari 79 kalurahan dan 5 dari 78 kapanewon/kemantren yang dinyatakan informatif. “Kondisi ini mengindikasikan perlunya intervensi strategis dari lembaga pendidikan melalui program komunikasi terintegrasi,” ucapnya. 

Secara praktik, terang Hestining, UGM sebagai lembaga pendidikan hadir untuk memperkuat kapasitas perangkat desa dalam mengelola keterbukaan informasi publik (KIP). Strategi komunikasi yang digunakan berfokus pada peningkatan kesadaran akan pentingnya badan publik yang terbuka, transparan, dan akuntabel, dengan menargetkan 70 perwakilan perangkat kalurahan dan kapanewon di wilayah Sabuk Sosial UGM, meliputi Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.

Komunikasi yang telah disusun, lanjut Hestining, kemudian digencarkan menggunakan model PESO (Paid, Earned, Shared, Owned) mencakup workshop, pertemuan koordinasi, studi tiru, dan pembekalan mahasiswa KKN-PPM (Paid). UGM juga mengirimkan rilis pers ke media massa (Earned) serta mendorong para peserta untuk menjadi agen komunikasi di lingkungan mereka (Shared). Selain itu, konten program juga diunggah di situs web dan media sosial resmi UGM (Owned).

Secara hasil yang diukur menggunakan kerangka kerja AMEC Integrated Evaluation Framework, output program mencakup 2 kegiatan peningkatan kapasitas, 1 pembekalan mahasiswa, 2 rilis pers di media massa, dan 6 unggahan konten di Instagram serta TikTok PPID UGM. Efektivitas strategi komunikasi UGM juga terlihat dari respons positif audiens. Keterlibatan (outtakes) program mencapai 1.629 akun dengan jangkauan 351.825 akun di berbagai platform digital. Peningkatan sentimen positif terhadap pemberitaan dan unggahan terkait keterbukaan informasi publik menjadi indikasi keberhasilan program ini.

Sementara itu pada aspek outcome, program menunjukkan peningkatan kesadaran dan kapasitas keterbukaan informasi bagi 70 perwakilan dari 1 kemantren, 2 kapanewon, dan 9 kalurahan di sekitar kampus UGM. "Capaian ini berkontribusi pada penguatan awareness pentingnya keterbukaan informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan yang transparan," tutur Hestining.

Sedangkan untuk impact, sebanyak 70 perangkat desa kini memiliki akses diseminasi informasi terkait keterbukaan informasi publik, yang dapat diimplementasikan dalam pelayanan di desa masing-masing. 

Membuka Akses Informasi Lewat KKN

Di pulau seberang, Universitas Sumatera Utara (USU) diketahui punya pendekatan yang berbeda untuk tujuan akhir yang kurang lebih sama dengan UGM dalam program Desa Terbuka USU. Jika UGM menerapkan serangkaian strategi termasuk implementasi PESO, USU justru memanfaatkan jejaring mahasiswa untuk menjangkau desa-desa secara lebih luas. 

Dalam konteks ini, USU mewajibkan para mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) untuk bisa menerapkan keterbukaan informasi publik sebagai salah satu program di desa mitra. Pada praktiknya, hal tersebut menuntut para mahasiswa untuk mensosialiasaikan KIP, dan memberikan pelatihan praktis tentang informasi publik kepada perangkat desa. 

Dijelaskan oleh Kepala Humas, Protokoler, dan Promosi USU, Amalia Meutia, program yang dilaksanakan oleh para mahasiswa KKN tersebut mencakup pelatihan mengoperasikan website, membuat berita, mengunggah dokumen, serta membuat menu dan laman website desa. “Program ini tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga meningkatkan kolaborasi USU dengan pihak desa mitra dalam rangka memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat,” ucapnya. 

Menurut CEO HUMAS INDONESIA Asmono Wikan yang menjuri di ajang AHI 2025, program kedua perguruan tinggi tersebut secara langsung memperkuat posisi mereka sebagai kampus yang berdampak dalam mendukung terwujudnya Indonesia maju melalui keterbukaan informasi hingga ke pemerintahan desa. "Dengan dukungan regulasi dan perkembangan teknologi komunikasi, strategi komunikasi UGM diharapkan dapat menjadi model replikasi bagi perguruan tinggi lain dalam mendorong keterbukaan informasi di akar rumput," pesannya.

AHI 2025

Anugerah HUMAS INDONESIA (AHI) merupakan ajang kompetisi kinerja akuntabilitas komunikasi dan keterbukaan informasi publik institusi (government public relations/GPR), yang bertujuan mengukur kinerja komunikasi dan keterbukaan informasi sepanjang satu tahun terakhir.

Dipersembahkan oleh HUMAS INDONESIA, media berbasis komunitas humas/GPR di Indonesia, penyelenggaraan AHI yang ketujuh pada tahun ini membuka kesempatan bagi berbagai institusi seperti Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, BUMN, Anak Usaha BUMN, BUMD, dan Badan Layanan Umum (BLU) di seluruh Indonesia, untuk membuktikan diri di enam kategori meliputi Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Terinovatif, PPID Terbaik, Media Internal, Kanal Digital, Program Kehumasan Pemerintah (Government Public Relations/GPR).

Tahun ini, dalam periode penyelenggaraan yang sama, HUMAS INDONESIA juga menggelar ajang Kartini HUMAS INDONESIA (KaHI) 2025 sebagai wadah bagi perempuan di dunia komunikasi untuk menunjukkan perspektif dan keterlibatan mereka. Kompetisi ini tidak hanya berfokus pada produktivitas kerja di kantor, tetapi juga pada kontribusi mereka di ranah domestik maupun publik.

Ikuti terus informasi tentang AHI 2025 dan KaHI 2025 hanya di humasindonesia.id dan prindonesia.co. (ARF)