JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Dalam industri energi dan pertambangan, kelancaran operasi tidak semata ditentukan oleh kecanggihan teknologi atau kekuatan modal, tetapi juga oleh kualitas hubungan dengan para pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, kompleksitas sosial, sensitivitas wilayah, serta dinamika politik dan komunitas, menuntut pendekatan komunikasi yang lebih terstruktur, terukur, dan berkelanjutan. Hal tersebut yang menjadi sorotan sejumlah peserta PR INDONESIA Awards (PRIA) 2026 kategori Public Affairs sub-kategori Stakeholder Management dalam penjurian hari terakhir, Jumat (9/1/2026).

Setidaknya tiga peserta yakni Mubadala Energy (South Andaman), PT Sumbawa Timur Mining (STM), dan PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) sepakat, bahwa urusan membangun kepercayaan publik di wilayah operasi dengan karakter sosial yang berbeda, menuntut kecakapan sistem, kehadiran nyata di lapangan, dan mekanisme komunikasi yang responsif terhadap risiko sosial.

Superintendent Social Investment Mubadala Energy Ruly Bernaputra misalnya, menjelaskan bahwa program pengelolaan pemangku kepentingan di Aceh tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah dan trauma sosial masyarakat pasca eksploitasi migas di masa lalu. “Perlu Stakeholder Engagement Plan (SEP) untuk memetakan risiko sosial, memandu pola engagement, dan mendokumentasikan seluruh interaksi secara sistematis,” terangnya.

Aceh sebagai wilayah dengan kekuatan adat dan nilai keislaman yang kental, lanjut Ruly, mengharuskan Mubadala mengedepankan dialog kultural, termasuk melibatkan tokoh adat dan Panglima Laot sebagai jembatan kepercayaan masyarakat pesisir. “Hal tersebut diikuti pengukatan standar operasional prosedur berbasis internasional, dan stakeholder management plan dengan issue response protocol rentang 24–48 jam melalui mekanisme dan rencana komunikasi proaktif sebelum aktivitas eksplorasi,” imbuhnya.

Hasil dari pendekatan tersebut, kata Ruly, tercermin lewat capaian zero outstanding grievance, zero community disruptions, dan zero negative publications. Meski, ingatnya, dalam praktiknya Mubadala menghadapi lebih dari seratus tuntutan masyarakat sejak awal operasi. “Namun, respons yang terbuka dan konsisten membuat perusahaan terhindar dari eskalasi konflik maupun eksposur negatif,” jelasnya.

Adapun PT Sumbawa Timur Mining (STM) diketahui menempatkan stakeholder management sebagai instrumen tata kelola sosial untuk menjaga stabilitas wilayah operasi. Principal Communication STM Cindy Elza menjelaskan, saat ini perusahaan memiliki Stakeholder Management SOP yang mengatur pemetaan prioritas pemangku kepentingan, frekuensi komunikasi, pelacakan isu, hingga mekanisme eskalasi dan persetujuan komunikasi eksternal.

Hal tersebut, lanjutnya, selaras dengan rencana tahunan public affairs STM yang berfokus pada lima prioritas utama mulai dari keselarasan kebijakan dengan pemerintah, koordinasi keamanan lintas instansi, transparansi informasi publik, pemantauan risiko sosial, hingga penguatan tata kelola desa. “Saat ini terlihat adanya peningkatan rasa aman masyarakat, stabilitas sosial di sekitar wilayah kerja, terbentuknya kepercayaan pemerintah terhadap perusahaan, serta pengakuan nasional melalui penghargaan CSR & SDGs Award 2025 dan Top CSR Awards 2025,” jelasnya.

Pendekatan Berbasis Isu

Berbeda dengan dua perusahaan sebelumnya, PT Pertamina Hulu Indonesia mengelola pemangku kepentingan dalam skala yang jauh lebih luas, dengan wilayah kerja migas yang tersebar di tiga provinsi di Kalimantan. Praktis, karakter stakeholder yang mesti dikelola pun sangat beragam. Oleh karena itu, PHI mengembangkan pendekatan issue-based stakeholder mapping untuk memastikan relevansi engagement terhadap dinamika yang terus berubah.

Stakeholder Relations PT PHI, Prisilia Wulandari menerangkan, manajemen pemangku kepentingan harus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, PHI menyusun pedoman organisasi dan tata kelola yang menjadi rujukan seluruh pekerja, termasuk pedoman relasi dengan pemangku kepentingan eksternal dan tata kelola kunjungan stakeholder.

Selaras dengan itu, lanjut Prisilia, setiap tahun database pemangku kepentingan juga diperbarui untuk mengantisipasi perubahan pejabat, kebijakan, maupun isu strategis. “Strategi engagement diarahkan pada pembangunan hubungan proaktif, pencarian umpan balik, serta pengembangan program kolaboratif untuk mencapai tujuan bersama,” jelasnya.

Dari ratusan aktivitas engagement di tingkat kantor pusat hingga zona operasi, kata Prisilia, PHI mencatat tingkat kepuasan pemangku kepentingan eksternal yang dinilai sangat baik. Selain itu, sebanyak 17 stakeholder expectation & aspiration telah berhasil memperoleh penerimaan dan dukungan atas berbagai isu strategis yang dihadapi perusahaan.

PRIA 2026

PR INDONESIA Awards (PRIA) merupakan ajang kompetisi kinerja kehumasan/public relations (PR) paling komprehensif di Indonesia yang ditujukan untuk mengukur dan mengapresiasi kinerja komunikasi instansi pemerintahan maupun korporasi sepanjang satu tahun.

PRIA 2026 terbuka bagi peserta dari Kementerian, Lembaga Negara, Pemerintah Daerah (Provinsi/Kab/Kota), BUMN, Anak Usaha BUMN, BUMD, Korporasi Swasta Nasional, Korporasi Swasta Multinasional, Perguruan Tinggi (PTN/PTS), Non Government Organization (NGO), Badan Layanan Umum (BLU), Agensi PR, hingga Satuan Kerja Organisasi/Lembaga.

Adapun kategori yang dikompetisikan pada tahun ini meliputi OWNED MEDIA (Majalah Internal, Video Profil), KANAL DIGITAL (Aplikasi, Website, Media Sosial), MANAJEMEN KRISIS (Praktis, Krisis dan Paskakrisis), LAPORAN TAHUNAN (Annual Report, Sustainability Report), PROGRAM KOMUNIKASI SOCIAL RESPONSIBILITY (Keberlanjutan Bisnis Perusahaan (Sustainability Business), Pemberdayaan Masyarakat (Community Based Development)), PROGRAM PR (Program Marketing PR, Program Government PR, Program Corporate PR, Program Digital PR), DEPARTEMEN PR, PUBLIC AFFAIRS (Stakeholder Management Excellece), dan BEST OF THE BEST ACHIEVEMENT yang akan diberikan khusus kepada korporasi/lembaga/organisasi yang berhasil mendapat trofi terbanyak di seluruh kategori.

Pengumuman dan undangan pemenang PRIA 2026 akan dikirim pada 13 Januari 2026, dan puncak penghargaan akan berlangsung pada 13 Februari 2026.

Ikuti terus perkembangan PRIA 2026 hanya di prindonesia.co dan humasindonesia.id. (EDA)