Penjurian AHI 2025: Menjawab Tantangan dengan Kolaborasi dan Komunikasi Intensif
PRINDONESIA.CO | Rabu, 20/08/2025
Penjurian AHI 2025: Menjawab Tantangan dengan Kolaborasi dan Komunikasi Intensif
Salah satu peserta AHI 2025 bersama salah satu dewan juri sekaligus Vice Rector 1 LSPR Institute Janette Maria Pinariya
doc/Humas Indonesia

JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Tantangan keberlanjutan operasional perusahaan perlu diantisipasi melalui berbagai inovasi program. Premis tersebut merebak dalam pemaparan sejumlah peserta Anugerah HUMAS INDONESIA (AHI) 2025 di hari pertama penjurian, Selasa (19/8/2025), yang berhasil menyita perhatian dewan juri karena menyuguhkan cara menarik dalam memberikan solusi kolaboratif dan humanis pada program kehumasan.

Pertamina Hulu Rokan misalnya, melalui program inisiatif unggulan 2025 bertajuk Pertamina Local Community Leaders Program (PLCP), berupaya memberdayakan lembaga nonpemerintah seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat (ormas), komunitas, hingga jurnalis di area operasional Zona 4, dengan cakupan pengelolaan hubungan di 258 desa/kelurahan, 45 kecamatan, dan 12 kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

Tujuannya, kata Public Relations Officer Pertamina Hulu Rokan Gerry Diansyah di hadapan dewan juri menjelaskan, adalah untuk mendapatkan social license to operate (SLO) ataupun dukungan para stakeholder, sekaligus menyelaraskan program pemerintah dan mengimplementasikan kolaborasi pentahelix. “Program ini dilatarbelakangi adanya tantangan nyata berupa aksi massa sepanjang 2024 yang berpotensi mengganggu kelancaran operasional migas,” ucapnya.

Kolaborasi pentahelix yang disebut kemudian mendapat sorotan dari Ketua Iprahumas yang menjuri di AHI 2025 Fachrudin Ali. Dalam konteks ini, Ali mempertanyakan dasar pertimbangan Pertamina Hulu Rokan dalam pemilihan mitra. Menjawabnya, Gerry menjelaskan, pemetaan mitra didasarkan kepada relevansi isu, yang dalam hal ini adalah tenaga kerja, lingkungan, hingga pemberitaan negatif di media.

Intensif

Latar belakang masalah yang serupa juga menjadi landasan Injourney Destination Management PT Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur Prambanan dan Ratu Boko untuk melahirkan inovasi program komunikasi. Dalam konteks ini, mereka menghadapi penolakan dari 1.943 pedagang di Candi Borobudur terkait relokasi dari zona II ke zona III.

Dalam menghadapinya, Corporate Communications Officer Erni Irdewanti Angga Dewi menjelaskan, sejak 2021 pihaknya gencar menjalankan komunikasi intensif kepada para pedagang lewat sosialisasi, diskusi visioning, hingga benchmarking ke destinasi lain seperti TMII dan Ancol. “Kami juga menggandeng beberapa stakeholders seperti Ombudsman, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Komnas HAM hingga Kejaksaan Negeri Magelang agar para pedagang UMKM mendapatkan pendampingan dan legalitas yang jelas,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Erni, pihaknya juga memperkuat strategi melalui media relations dan aktivasi digital seperti penyebaran konten user generated content (UGC) dari komunitas dan pengunjung, guna memperkenalkan wajah baru Borobudur. Perusahaan menilai ampuh strategi tersebut, karena berhasil mengubah sentimen publik dari keluhan menjadi apresiasi. “Dari hasil evaluasi menunjukkan tingkat keluhan pengunjung di bawah standar UNESCO yaitu 4%, sementara dari pemberitaan media mencapai 92% positif,” imbuh Erni.

Menyoroti hal yang kurang tersentuh dalam pemaparan Erni, Vice Rector 1 LSPR Institute Janette Maria Pinariya yang duduk di bangku juri menggarisbawahi pentingnya pendekatan komunikasi inklusif dalam situasi seperti dihadapi Pertamina Hulu Rokan maupun Injourney Destination Management. Secara garis besar, komunikasi inklusif memastikan pendekatan yang dijalankan terbebas dari pandangan latar belakang, kemampuan, maupun kondisi komunikan, agar mereka merasa dihargai, dipahami, dan dapat berpartisipasi.

Meresponsnya, Erni pun menjelaskan, dalam konteks ini pihaknya telah menjalankan komunikasi secara nonformal dan intim melalui forum kecil seperti obrolan langsung di kios pedagang. “Kami menjalin komunikasi melalui pertemuan kecil di kios dan kelompok pedagang dan kami juga mendekati para ketua kelompok pedagang yang beragam mulai dari kerajinan, kuliner maupun pakaian agar aspirasi mereka dapat tersalurkan dengan efektif,” pungkasnya.

AHI 2025

ANUGERAH HUMAS INDONESIA (AHI) merupakan ajang kompetisi kinerja akuntabilitas komunikasi dan keterbukaan informasi publik institusi (government public relations/GPR), yang bertujuan mengukur kinerja komunikasi dan keterbukaan informasi sepanjang satu tahun terakhir.

Dipersembahkan oleh HUMAS INDONESIA, media berbasis komunitas humas/GPR di Indonesia, penyelenggaraan AHI yang ketujuh pada tahun ini membuka kesempatan bagi berbagai institusi seperti Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, BUMN, Anak Usaha BUMN, BUMD, dan Badan Layanan Umum (BLU) di seluruh Indonesia, untuk membuktikan diri di enam kategori meliputi Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Terinovatif, PPID Terbaik, Media Internal, Kanal Digital, Program Kehumasan Pemerintah (Government Public Relations/GPR).

Tahun ini, dalam periode penyelenggaraan yang sama, HUMAS INDONESIA juga menggelar ajang Kartini HUMAS INDONESIA (KaHI) 2025 sebagai wadah bagi perempuan di dunia komunikasi untuk menunjukkan perspektif dan keterlibatan mereka. Kompetisi ini tidak hanya berfokus pada produktivitas kerja di kantor, tetapi juga pada kontribusi mereka di ranah domestik maupun publik.

Ikuti terus informasi tentang AHI 2025 dan KaHI 2025 hanya di humasindonesia.id dan prindonesia.co. (EDA)

BERITA TERKAIT
BACA JUGA
tentang penulis
komentar (0)
TERPOPULER

Event

CEO VIEW

Interview

Figure

BERITA TERKINI