Oleh : Firsan Nova, Managing Director NEXUS Risk Mitigation and Strategic Communication.

JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Lebih dari sebulan berlalu sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi)  mengumumkan orang pertama positif Coronavirus Disease (Covid-19) di Indonesia. Ketika itu pemerintah masih fully confidence Covid-19 bukanlah isu penting. Terlihat dari pernyataan yang dikeluarkan Menteri Kesehatan Terawan. Saat itu, ia meminta masyarakat berdoa dan menyatakan tak perlu khawatir ini akan sembuh sendiri.

Arnold Glasow mengatakan, “One of the tests of leadership is the ability to recognize a problem before it becomes an emergency”. Tajuk utama koran Bisnis Indonesia pada 6 April 2020 tertulis besar di halaman utama “Jangan Telat Lagi”, sebuah pesan langsung ke pemerintah agar jangan sampai telat lagi. 

Hasil survei INDEF menjelaskan dari 135.000 responden, sebanyak 66,28 persen menunjukkan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah dalam menangani virus corona. Meski demikian, perjuangan melawan corona sesungguhnya adalah perjuangan kita bersama.

“Buzzer” dan Imbauan

Tanggal 25 Februari 2020, satu minggu sebelum pengumuman Presiden. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pemerintah berencana mengucurkan dana untuk media dan influencer sebesar Rp 72 miliar. Pemerintah juga menganggarkan insentif untuk wisatawan mancanegara sebesar Rp 298,5 miliar. Subsidi diskon tiket pesawat Rp 98,5 miliar. Anggaran promosi Rp 103 miliar dan kegiatan kepariwisataan sebesar Rp 25 miliar. Tak ada kebijakan antisipasi penyebaran Covid-19.

The rest of history adalah fakta yang membuat kita berduka. Per 12 April 2020, positif corona mencapai angka 4.241. Meninggal dunia 373 orang dengan fatality rate tertinggi di dunia. Sebanyak 44 tenaga medis meninggal dunia. Rupiah merosot, IHSG jatuh ke level 4.000.

Satu April 2020, Presiden Jokowi resmi memutuskan untuk memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Para pakar hukum berkomentar peraturan itu kurang memadai. Pemerintah disarankan untuk menerbitkan Perpu lengkap dengan sanksi bagi pelanggar.

Lemahnya regulasi tersebut dibayar oleh tak pedulinya masyarakat terhadap imbauan Presiden. Banyak warga Jabodetabek yang sudah mudik saat wabah corona masih merebak. Perlu ketegasan Presiden untuk hal ini. Mendorong MUI untuk membuat fatwa mudik haram, justru memperlihatkan kebimbangan pemerintah untuk berdiri di depan mengambil risiko untuk kebijakan yang tidak populer.

Kebimbangan pemerintah ini dibaca oleh banyak pihak baik pemerintah daerah maupun korporat untuk urun upaya membatasi pergerakan publik. Sejumlah daerah sudah memutuskan untuk melakukan karantina wilayah atau local lockdown. Mudik gratis yang biasanya disponsori oleh perusahaan, ditiadakan. Namun apa artinya semua itu jika tak ada  sanksi? Pemudik akan berbondong-bondong menggunakan kendaraan pribadi. Penyebaran Covid-19 akan meluas.

Menghadapi Puncak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, 6 April 2020, mengatakan, penyebaran corona di Indonesia diperkirakan mencapai puncak pada akhir Mei 2020. Pemerintah jelas berupaya agar penyebaran Covid-19 melambat, sinyal bahwa pemerintah serius. Terlihat dari upaya menyiapkan rumah sakit darurat, hingga mengeluarkan sejumlah kebijakan ekonomi. Intervensi pemerintah penting. Karena jika tidak, menurut analisis SimcovID, korban tewas di negeri ini bisa mencapai 2,6 juta orang.

Selasa, 7 April 2020, akhirnya Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menetapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah DKI Jakarta. Sebuah langkah maju, meski berhasil atau tidaknya perlu perjuangan keras Gubernur Annies Baswedan. It takes two to tango. PSBB ini akan efektif jika pemerintah serius dan masyarakat mematuhinya. You can’t go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending.