MALANG, PRINDONESIA.CO – Selama sepekan lalu, publik kembali dihebohkan adanya pemberitaan kasus penyadapan tanpa prosedur hukum (illegal tapping) terhadap Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, politikus, media massa hingga pengusaha. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan tiga orang tersangka yang menimpa mantan Kepala Polri yang tengah menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Ahrie Sonta (AHN) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH).

Persoalan tersebut menuai tanggapan dari dosen Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya (UB) Assoc. Prof. Maulina Pia Wulandari. Ia menilai bahwa Polti tengah menghadapi rentetan isu sensitif mulai dari dugaan penyadapan komunikasi pimpinan negara hingga spekulasi tuduhan makar serta perang pengaruh antar fraksi kekuasaan.

Menurut perempuan yang karib disapa Pia, rentetan isu tersebut menjadi ujian berat bagi legitimasi Korps Bhayangkara yang berpotensi adanya dua kutub yang sangat menentukan masa depan institusi. “Ini bisa menjadi momentum untuk bersih-bersih institusi dan membangun kembali kepercayaan publik. Tetapi jika prosesnya tertutup, krisis justru dapat memperbesar kecurigaan terhadap perang faksi dan pembalasan kekuasaan,” ujarnya dikutip dari Beritajatim.com, Sabtu (7/11/2026).

Pakar public relations (PR) dan Manajemen Krisis ini juga menjelaskan bahwa persepsi publik tidak dapat diredam melalui adanya klarifikasi sepihak maupun konferensi pers berkala tetapi membutuhkan adanya transparansi penggunaan kewenangan negara secara adil dan terukur.

Dalam konteks ini, ketika aparat memeriksa rekan sejawat di internal sendiri, terang Pia, keraguan publik terhadap objektivitas penegakan hukum otomatis meningkat. “Polri harus menunjukkan mengapa proses hukumnya layak dipercaya, bukan hanya meminta publik percaya,” tegasnya.

Transparansi Jadi Prioritas Utama

Senada, Pengamat Kepolisian Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto turut menekankan bahwa Polri wajib bertindak cepat dan bersikap transparan dalam menyelidiki kasus penyadapan ini. Jika tim penyidik lamban dan tertutup, penanganannya rawan ditunggangi kepentingan politik oleh orang-orang atau kelompok yang diuntungkan perkara ini.

Menurut Bambang, tidak memungkiri bahwa dugaan penyadapan ilegal ini akan diwarnai isu politik seiring berjalannya proses penyelidikan. “Jika tidak ditangani secara cepat dan transparan, ini menjadi isu liar yang entah kemana juntrungannya, dan justru akan mengganggu kerja profesional kepolisian,” pungkasnya. (Evira Anyelia)