Deepfake bukan sekadar persoalan komunikasi yang berisiko kecil, tetapi juga menimbulkan konsekuensi nyata terhadap bisnis yang harus diantisipasi. Apa saja cara mengantisipasinya? Simak berikut!
JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Pesatnya perkembangan teknologi telah memunculkanberagam ancaman baru. Salah satunya deepfake, yakni konten video, audio, maupun gambar yang dimanipulasi menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dengan sangat meyakinkan dan dapat disebarkan secara luas dalam hitungan menit.
Menurut Ryan Brack, Center for AI Strategy Advisor sekaligus co-founder of Moon Howl Media, praktisi PR era kiwari harus mampu menghadapi potensi krisis dari hal palsu itu yang dapat menimbulkan konsekuensi sangat nyata. “Adanya krisis deepfake ini akan mengubah tugas tim PR. Selama puluhan tahun, kami telah mempersiapkan diri menghadapi krisis di dunia nyata. Namun dengan adanya AI, kini kami harus bersiap melawan peristiwa palsu yang konsekuensinya terasa di dunia nyata,” jelasnya.
Melansir dari PR Daily, Kamis (30/7/2026), Ryan mengatakan, praktisi public relations (PR) perlu memasukkan skenario deepfake dalam strategi komunikasi krisis, berikut tiga cara menghadapi krisisnya.
1. Buatkan “Playbook” Khusus Deepfake
Pedoman tanggap darurat deepfake, terang Ryan, harus menjawab beberapa pertanyaan sederhana sebelum insiden terjadi. Mulai dari siapa yang memverifikasi konten mencurigakan, siapa yang mengaktifkan tim krisis, siapa yang bertanggung jawab atas pernyataan publik pertama, hingga siapa yang menghubungi tim hukum, keamanan, hubungan investor.
2. Sediakan Kanal untuk Verifikasi Informasi
Menurut Ryan, praktisi PR perlu memiliki kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi yang mudah diakses sehingga karyawan, jurnalis maupun publik. “Jika organisasi telah menggunakan content credentials atau teknologi content provenance lainnya, sebaiknya teknologi tersebut diperkenalkan kepada publik sebelum terjadi krisis agar tim PR dapat mendeteksi apakah konten tersebut telah dimanipulasi,” jelasnya.
3. Siapkan “Holding Statement” Dini
Ryan mengingatkan bahwa praktisi PR jangan menunggu hingga krisis terjadi untuk menyusun holding statement dan perlu mengakui bahwa isu tersebut sedang ditangani.Pernyataan awal yang dapat disiapkan, misalnya, seperti pengakuan bahwa organisasi mengetahui adanya konten tersebut, dan penjelasan singkat bahwa organisasi sedang melakukan proses verifikasi, dilengakpi dengan penegasan bahwa setiap informasi terbaru akan disampaikan melalui kanal resmi organisasi.
4. Lakukan Uji Kesiapan Lewat Simulasi
Tidak luput, lakukan simulasi krisis deepfake. Menurut Ryan, dengan menggelar simulasi selama satu jam maka organisasi dapat mengevaluasi diri apakah proses persetujuan masih terlalu lambat, pembagian peran belum jelas, atau anggota tim belum memahami sumber informasi yang dapat dipercaya.
Dengan demikian, keseluruhan cara di atas dapat membantu praktisi PR dapat menangani konten deepfake yang menargetkan organisasi. (Evira Anyelia)