JAKARTA, PRINDONESIA.CO — Desentralisasi wewenang tata kelola informasi menjadi taktik jitu Institut Teknologi Bandung (ITB) menghadapi gempuran sentimen audiens maya. Hal itu disampaikan Direktur Komunikasi dan Humas ITB Dr. Nurlaela Arief saat membedah strategi manajemen reputasi lembaganya pada Forum Kebijakan dan Bimbingan Teknis Komunikasi Strategis di Gedung Soebono Mantofani, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Dalam acara tersebut, Nurlaela menjelaskan, penanganan krisis tak lagi menumpuk membebani pihak rektorat. Kampus secara sadar mengalihkan wewenang awal tata kelola informasi menuju 12 fakultas. Kebijakan ini mewajibkan para dekan maju menghadapi publik pada fase awal kejadian demi mencegah pelebaran konflik. Rektor kelak turun tangan mendinginkan suasana bila skala permasalahan menembus level eskalasi tertinggi.

Nurlaela mengatakan, rentetan 16 krisis siber sempat menghantam ITB sepanjang 2025. Volume percakapan digital melonjak 27 persen menembus 31.884 sebutan per bulan tiap kali isu miring mencuat. Berkat desentralisasi penanganan, institusi pendidikan ini sukses memangkas durasi kepanikan publik dari sepuluh hari menjadi tiga hari saja.

Sebagai bukti, klarifikasi terukur membuahkan hasil instan tatkala pihak kampus merilis pernyataan resmi menyikapi insiden kerusuhan massal konvoi jalanan. Sentimen negatif publik anjlok drastis dari 58 persen menjadi 28 persen. Angka percakapan siber ikut susut memakan waktu kurang dari satu jam pascalangkah mitigasi berjalan.

Batasi Pasokan Pernyataan

Lebih lanjut, Nurlaela mengingatkan praktisi kehumasan pantang bereaksi berlebihan saat merespons isu kecil. Kelimpahan klarifikasi, katanya, justru rentan memancing celah spekulasi baru publik. “Jangan terlalu memberikan feeding informasi. Kita perlu memberhentikan, kalau ada data percakapan kecil jangan khawatir,” tegasnya.

Taktik penahanan informasi ini mengatur ritme publikasi secara bertahap via situs web resmi kampus. Institusi membidik target penyeimbang narasi secara presisi guna menekan opini liar bermodal sinergi lintas unit akademik maupun pendukung. Meski demikian, petinggi kampus tidak boleh bersembunyi menatap sorotan kamera televisi saat eskalasi krisis menembus batas kewajaran. “Pimpinan muncul di TV jadi ga pernah ada isu gak usah muncul di TV,” ungkap Nurlaela membagi pengalaman lapangannya.

Bagi Nurlaela, ketahanan mental meracik komunikasi krisis mutlak berlandaskan kelengkapan data. Jajaran petinggi rutin menerima pasokan laporan ringkas demi mengambil sikap tegas pada saat yang tepat. “Semuanya akan diselesaikan asal jangan tergiur banyak muncul, feeding sedikit pas maka semakin baik, kecepatan respon bertahap bisa disesuaikan,” tutup Nurlaela menyimpulkan. (Arfrian R.)