BOGOR, PRINDONESIA.CO – Kecepatan respons dan empati dinilai menjadi dua faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik ketika organisasi atau institusi menghadapi krisis. Di tengah derasnya arus informasi dan meningkatnya sensitivitas publik terhadap berbagai isu, pendekatan komunikasi yang hanya berfokus pada aspek administratif dinilai tidak lagi cukup untuk menjawab ekspektasi masyarakat.

Direktur Kerja Sama, Komunikasi, dan Pemasaran IPB University Alfian Helmi menilai, komunikasi publik saat ini harus mengedepankan perspektif masyarakat, terutama ketika organisasi menghadapi situasi krisis.

Pernyataan tersebut disampaikan Helmi dalam Rapat Koordinasi Kehumasan dan Keprotokolan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang berlangsung di Universitas Indonesia (UI), Depok, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, kecepatan menjadi faktor krusial dalam pengelolaan komunikasi krisis di era digital yang makin terkoneksi. Ia menilai organisasi harus mampu merespons situasi dengan sigap sebelum informasi yang keliru berkembang lebih luas di ruang publik. "Di era hyper-connected world, sebuah isu bisa berkembang menjadi krisis hanya dalam hitungan jam bahkan menit. Dalam dunia yang semakin terkoneksi ini, krisis bisa datang tanpa peringatan. Karena itu, organisasi harus mampu merespons lebih cepat daripada disinformasi yang beredar,” ujar Helmi dilansir laman resmi IPB University, Selasa (9/6/2026).

Ia menjelaskan, media sosial telah mengubah pola konsumsi informasi masyarakat. Publik kini cenderung menerima dan menyebarkan informasi secara cepat tanpa selalu melakukan verifikasi atau pendalaman terhadap isu yang berkembang. Kondisi tersebut meningkatkan kerentanan organisasi terhadap risiko reputasi dan berpotensi memicu krisis kepercayaan apabila tidak dikelola secara tepat.

Dalam konteks itu, Helmi menilai tantangan utama komunikasi krisis saat ini terletak pada kemampuan organisasi memilah antara noise atau kebisingan informasi dengan signal yang benar-benar memiliki dampak strategis.

Menurutnya, tidak semua percakapan yang muncul di ruang publik perlu ditanggapi secara berlebihan. Organisasi justru perlu memfokuskan perhatian pada isu-isu yang berkaitan dengan keselamatan, kepentingan publik, reputasi, maupun keberlangsungan institusi.

Kerangka Kerja Manajemen Krisis

Sebagai bagian dari upaya mitigasi krisis, Helmi menjelaskan, IPB University telah menerapkan kerangka kerja manajemen krisis yang didukung oleh regulasi internal, prosedur operasional standar, sistem pemantauan media, kanal komunikasi resmi, serta juru bicara yang bertanggung jawab menyampaikan informasi secara terpusat.

Ia menambahkan, setiap penanganan krisis harus didasarkan pada data dan fakta yang telah diverifikasi. Selain itu, lanjut dia, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari mahasiswa, media, hingga aparat terkait, menjadi elemen penting dalam menjaga transparansi dan memperkuat kepercayaan publik. "Tujuan utama komunikasi krisis bukan memenangkan perdebatan, melainkan membangun kepercayaan. Publik ingin melihat empati, tanggung jawab, transparansi, dan langkah perbaikan yang nyata,” tuturnya.

Lebih lanjut, Helmi menegaskan, reputasi organisasi tidak dibangun ketika krisis terjadi, melainkan jauh sebelumnya melalui tata kelola yang baik, hubungan yang kuat dengan media, serta budaya organisasi yang adaptif terhadap perubahan.

Oleh karena itu, ia pun mengajak praktisi humas dan pengelola komunikasi publik untuk memandang krisis sebagai peluang pembelajaran. Menurutnya, organisasi yang mampu beradaptasi dan mengambil pelajaran dari setiap krisis akan memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi tantangan di masa depan sekaligus mempertahankan kepercayaan publik secara berkelanjutan. (Fadhil Pramudya)