JAKARTA, PRINDONESIA.CO – PT Multi Infrastruktur (Persero) ("PT SMI") menggelontorkankan pembiayaan senilai total Rp268,36 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Pemalang, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Rokan Hulu untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah. Dari total pembiayaan tersebut, PT SMI menyalurkan Rp55 miliar untuk Kabupaten Pemalang, Rp58,37 miliar untuk Kabupaten Ciamis, dan Rp154,99 miliar untuk Kabupaten Rokan Hulu. Pembiayaan tersebut mencakup pembangunan infrastruktur kesehatan, revitalisasi fasilitas publik, dan penguatan layanan dasar di ketiga kabupaten.

Penandatanganan perjanjian pembiayaan dengan Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Pemerintah Kabupaten Ciamis dilaksanakan pada 15 Juli 2026 di Kantor PT SMI, Jakarta, oleh Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT SMI, Faaris Pranawa, bersama Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, Sarana dan Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya. Penandatanganan dengan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu menyusul pada 17 Juli 2026, di lokasi yang sama, oleh Faaris Pranawa bersama Bupati Rokan Hulu, Anton.

Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT SMI, Faaris Pranawa, mengatakan bahwa ketiga pembiayaan ini merupakan wujud komitmen PT SMI dalam mendukung pemerintah daerah menghadirkan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. "Tiga daerah ini punya tantangan pembangunan yang berbeda-beda, mulai dari layanan kesehatan, revitalisasi pasar, sampai penataan pelayanan publik. Yang menyatukan ketiganya adalah komitmen pemerintah daerah untuk hadir langsung bagi masyarakat, dan PT SMI turut mendukung agar pembangunan itu terwujud lebih cepat lewat pembiayaan yang tepat sasaran," ujar Faaris Pranawa.

Capai "Multiplier Effect" 

Di Kabupaten Pemalang, pembiayaan ini akan dipakai untuk menuntaskan pembangunan RSUD Randudongkal. "Dengan dukungan PT SMI, kami bisa mempercepat penyelesaian rumah sakit yang sudah lama dinantikan masyarakat Pemalang sehingga tidak perlu lagi jauh-jauh mencari layanan kesehatan yang memadai. Ini investasi jangka panjang bagi kualitas hidup masyarakat kami," ujar Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro.

Sementara di Kabupaten Ciamis, dukungan PT SMI menyasar revitalisasi Pasar Banjarsari, pengembangan Puskesmas Purwadadi, dan rehabilitasi sekolah dasar. "Ketiganya menyentuh langsung kebutuhan warga sehari-hari, dari tempat mereka berdagang, berobat, sampai anak-anak kami bersekolah. Kami mengapresiasi PT SMI yang memahami bahwa pembangunan daerah tidak selalu soal proyek besar," ujar Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya.

Adapun di Kabupaten Rokan Hulu, pembiayaan digunakan untuk rehabilitasi Gedung Mal Pelayanan Publik dan pembangunan RSUD beserta sarana pendukungnya. "Dua proyek ini merupakan fondasi untuk pelayanan pemerintahan dan kesehatan yang lebih cepat dan mudah diakses. Ini sejalan dengan upaya kami memperkuat daya saing daerah, di tengah pertumbuhan ekonomi Rokan Hulu yang mencapai 6,79% tahun lalu," ujar Bupati Rokan Hulu, Anton.

Secara keseluruhan, pembiayaan ini diharapkan memberi dampak langsung bagi masyarakat di ketiga kabupaten, mulai dari akses layanan kesehatan dan publik yang lebih baik, hingga penguatan ekonomi daerah. Ketiga daerah ini memang memiliki fondasi ekonomi yang kuat, dengan sektor pertanian sebagai kontributor utama terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB): 25,51% di Kabupaten Pemalang, 21,76% di Kabupaten Ciamis, dan 53,26% di Kabupaten Rokan Hulu pada 2025. Didukung tren peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di ketiga daerah serta pertumbuhan ekonomi yang solid, pembiayaan ini semakin memperkuat pembangunan daerah yang berkelanjutan dan memberikan multiplier effect bagi perekonomian masyarakat.

Kerja sama ini semakin memperkuat portofolio pembiayaan PT SMI kepada pemerintah daerah. Hingga Mei 2026, total komitmen pembiayaan daerah PT SMI mencapai Rp37,41 triliun, dengan outstanding sebesar Rp14,03 triliun. Melalui skema Pinjaman Daerah, PT SMI turut mendukung pelaksanaan Asta Cita Pemerintah sekaligus membantu pemerintah daerah memperluas ruang fiskal, sehingga pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan publik dapat berjalan lebih optimal serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. (ADV)