JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Krisis komunikasi di perguruan tinggi kerap datang secepat kilat dan tak terduga. Namun, menurut Business Director Trisaska Komunika M. KH Rachman Ridhatullah, krisis bukanlah peristiwa yang benar-benar muncul secara tiba-tiba. Sebaliknya, setiap krisis memiliki faktor, gejala, dan tahapan yang dapat diantisipasi sebelum menjelma menjadi ancaman serius bagi reputasi institusi.

Dalam materi bertajuk Manajemen Reputasi dan Anatomi Krisis Perguruan Tinggi, yang dibawakan dalam Forum Kebijakan dan Bimbingan Teknis Manajemen Krisis Perguruan Tinggi di Era Digital, Kamis (23/7/2026) di Gedung Soebono Mantofani, Komplek Kantor Pusat Perum Peruri, Jakarta Selatan, Rachman menjelaskan, sejatinya lanskap komunikasi telah berubah drastis menyebabkan munculnya beragam krisis. “Kini, komunikasi tidak lagi sekadar menyampaikan pesan, melainkan menjadi arena perebutan perhatian (attention economy), pembentukan persepsi (perception economy), dan pengelolaan kepercayaan (trust economy),” ujarnya.

Menurut pria yang juga aktif sebagai dosen tamu Fakultas Ilmu Komunikasi (FIKOM) Universitas Padjadjaran itu, tantangan komunikasi kiwari juga diperkuat oleh ledakkan informasi, perkembangan media sosial, serta kehadiran kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang membuat potensi krisis makin sulit diprediksi. “Sayangnya, masih banyak perguruan tinggi yang bergerak ketika krisis telah muncul. Padahal, pendekatan yang dibutuhkan saat ini adalah mengubah pola pikir dari crisis response menjadi crisis anticipation,” jelasnya.

Adaupun pendekatan tersebut, kata Rachman, dimulai dengan adanya standar operasional prosedur (SOP) krisis, holding statement, sistem social listening, dashboard reputasi dan pembentukan tim crisis management yang mampu mendeteksi potensi risiko sejak dini.

Memahami Anatomi Krisis

Rachman menekankan bahwa peran public relations (PR) diibaratkan seorang dokter yang mampu mengenali gejala sebelum penyakit berkembang menjadi akut. “Krisis juga memiliki anatomi dan tahapan yang dapat dideteksi sejak dini. Jika gejalanya, risikonya dapat dikenali lebih awal, institusi memiliki peluang lebih besar untuk mencegahnya berkembang menjadi krisis yang lebih besar,” ujarnya.

Untuk dapat memahami anatomi krisis, kata Rachman, praktisi PR dapat melihatnya melalui lima fase krisis di perguruan tinggi. Pertama, adalah early warning, ketika keluhan masih bersifat kecil dan belum viral sehingga relatif mudah dikendalikan. Namun, jika tidak ditangani, isu akan memasuki fase selanjutnya. Kedua, escalation dari keluhan ditandai dengan meluasnya percakapan publik, pemberitaan media lokal dan meningkatnya perhatian dari para stakeholder.

Ketiga, acute crisis yaitu fase ketika isu menjadi viral, menarik perhatian media nasional maupun tokoh publik, muncul tagar viral, dan mulai menggerus kepercayaan masyarakat.. Keempat, containment ketika organisasi mulai mengendalikan situasi, investigasi, dan perbaikan dilakukan. Kelima, recovery artinya yaitu memulihkan reputasi, mengevaluasi penanganan krisis dan memperbaiki sistem agar tidak terjadi peristiwa berulang.

Rachman juga mengingatkan bahwa sumber krisis di perguruan tinggi sangat beragam dan terbagi menjadi enam persoalan mencakup akademik, mahasiswa, sumber daya manusia, digital, operasional hingga reputasi yang berkaitan dengan isu politik, demonstrasi, boikot dan kampanye negatif.  “Untuk itu, semakin dini gejalanya dikenali, dipetakan maka semakin besar peluang institusi dapat menjaga reputasi dan kepercayaan publik,” tegasnya. 

Pemaparan tersebut memantik pertanyaan dari Imam salah satu praktisi PR dari Universitas Jambi mengenai batasan antara masalah dan isu, serta apakah setiap krisis harus selalu direspons oleh institusi. Menjawab hal tersebut, Rachman menjelaskan bahwa praktisi PR perlu mencari terlebih dahulu mengidentifikasi sumber isu, tingkat pengaruh pihak yang memunculkannya, serta memetakan isu tersebut apakah bersifat substantif atau hanya persoalan teknis. Yang terpenting, tandas Rachman, setiap institusi harus memiliki parameter untuk mengukur tingkat risiko setiap isu, sehingga dapat menentukan prioritas penanganan mulai dari risiko rendah hingga tinggi.  (Evira Anyelia)