JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Komunikasi publik pemerintah menjadi sorotan di tengah tekanan ekonomi akibat pelemahan nilai tukar rupiah. PDI Perjuangan menilai komunikasi publik pihak Istana terkait isu tersebut belum mencerminkan empati terhadap kondisi masyarakat dan berpotensi memperbesar kekecewaan publik yang tengah menghadapi tekanan ekonomi.

Penilaian tersebut disampaikan Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira di sela agenda Pembekalan dan Bimbingan Teknis Anggota Fraksi PDIP DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia di Jakarta, Sabtu (30/5/2026).

Menurut Andreas, pemerintah perlu lebih cermat dalam merespons situasi ekonomi yang saat ini memengaruhi sentimen masyarakat. Ia menilai pengelolaan kondisi nasional tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi dan kebijakan, tetapi juga kemampuan pemerintah dalam mengelola persepsi serta emosi publik melalui komunikasi yang tepat. "Secara pribadi maupun sebagai PDI Perjuangan, kita menghendaki ada perbaikan dari situasi ini sehingga tidak menyulitkan kita semua sebagai bangsa," ujar Andreas dilansir Kompas.id, Sabtu (30/5/2026).

Wakil Ketua Komisi XIII DPR dari fraksi PDIP tersebut menyoroti sejumlah pernyataan yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat. Salah satunya terkait pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang dianggap memberi kesan bahwa masyarakat desa tidak terdampak oleh menguatnya dolar AS. Menurutnya, pernyataan tersebut justru memicu respons negatif dari publik karena dianggap menyederhanakan persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.

Ia juga mengkritik kinerja komunikasi di lingkungan Istana. Andreas menilai pemerintah membutuhkan juru bicara atau tim komunikasi yang mampu menjelaskan kondisi negara secara lebih baik kepada publik. Dalam konteks tersebut, ia turut menyinggung peran Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari yang dinilai belum terlihat aktif memberikan penjelasan terkait isu yang berkembang.

Ia juga menyoroti pentingnya transparansi komunikasi pemerintah terkait agenda lawatan Presiden ke luar negeri. Menurutnya, publik berhak memperoleh penjelasan yang jelas mengenai tujuan dan target yang ingin dicapai dari kunjungan tersebut sebelum keberangkatan dilakukan. "Tidak, oh ini pergi ke apa, nanti shalat Idul Adha di Perancis. Itu kan bukan argumentasi gitu,” tuturnya.

Kajian Kebijakan yang Matang

Sorotan juga disampaikan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat. Ia menolak anggapan bahwa masyarakat desa tidak merasakan dampak pelemahan rupiah. Menurutnya, kenaikan nilai dolar tetap berimbas pada harga kebutuhan pokok yang digunakan masyarakat sehari-hari. "Misalnya contoh, pengusaha tahu dan tempe itu menjerit karena harga kedelai itu naik. Kalau misalnya terus-terusan seperti ini, bisa tutup itu,” ungkap Djarot.

Djarot menegaskan bahwa dampak pelemahan nilai tukar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah memberikan penjelasan yang lebih komprehensif terkait pernyataan yang telah disampaikan kepada publik. "Biar Presiden lah bisa menjelaskan apa maknanya dolar naik rakyat desa tidak terdampak,” tegasnya.

Selain menyoroti komunikasi terkait isu ekonomi, Djarot juga mengkritik pola pengambilan kebijakan yang dinilai terlalu bertumpu pada pendekatan dari atas ke bawah (top-down). Menurutnya, sejumlah kebijakan dan wacana yang muncul belakangan berpotensi menimbulkan resistensi karena tidak didahului proses kajian dan pelibatan pemangku kepentingan yang memadai.

Ia pun mencontohkan wacana pengajaran bahasa Perancis yang muncul usai kunjungan Presiden ke negara tersebut. "Kemudian nanti kalau misalnya beliau ke mana lagi, Afrika, begitu, ya bahasa Afrika itu yang harus diajarkan? Kan tidak begitu-begitu,” ucapnya.

Menurut Djarot, kebijakan pendidikan semestinya ditetapkan melalui proses kajian yang matang serta melibatkan institusi yang berwenang alih-alih berdasarkan momentum tertentu. Kritik serupa juga diarahkan pada program Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan di daerah apabila implementasinya dilakukan secara terburu-buru.

Ia menegaskan, koperasi pada dasarnya tumbuh dari kebutuhan masyarakat sehingga pendekatannya tidak dapat dilakukan secara pemaksaan. "Kita harus juga mengubah pola supaya semuanya itu tidak langsung turun dari atas. Bawah ini kan juga harus didengarkan. Kayak Koperasi Desa Merah Putih, kan tidak bisa seperti itu dipaksakan. Karena koperasi itu tumbuh dari bawah,” pungkasnya. (Fadhil Pramudya)