JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Implementasi ESG dan DEI akan sulit menghasilkan dampak apabila tidak didukung strategi komunikasi yang mampu membangun pemahaman, kepercayaan, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, komunikasi perlu ditempatkan sebagai fondasi yang menghubungkan berbagai elemen dalam ekosistem bisnis, bukan sekadar alat publikasi.

Pandangan tersebut disampaikan Senior Manager Corporate Secretary PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Nonpetikemas) Fiona Sari Utami, dalam sesi konferensi The 5th Indonesia DEI & ESG Awards (IDEAS) 2026 bertajuk Dari Nilai ke Dampak: Komunikasi DEI dan ESG untuk Indonesia yang Berkelanjutan, yang digelar di Ambhara Hotel, Jakarta Selatan, Kamis (9/7/2026).

Dicontohkannya lewat praktik di PTP Nonpetikemas, Fiona mengatakan, bisnis pelabuhan tidak bisa dilihat hanya sebagai aktivitas bongkar muat, tetapi sebuah ekosistem yang menghubungkan rantai pasok nasional, ketahanan pangan, industri, masyarakat pesisir, regulator, media, akademisi, hingga komunitas internal perusahaan.

Dalam konteks ini, lanjut Fiona, komunikasi menjadi faktor yang memungkinkan seluruh unsur dalam ekosistem di atas saling memahami peran dan kepentingannya. Oleh sebab itu, strategi komunikasi tidak lagi cukup berorientasi pada penyampaian informasi, tetapi harus mampu membangun ruang kolaborasi antar-pemangku kepentingan. "Ekosistem tidak dikomando tetapi ditumbuhkan secara ekologis, dan komunikasi adalah kunci untuk membangun ekosistem tersebut," ucapnya.

Fiona pun menjelaskan, implementasi ESG perlu dipahami sebagai cara perusahaan menjaga keberlangsungan ekosistem tempat bisnis bertumbuh. Pada aspek lingkungan (environment), contohnya lagi, PTP Nonpetikemas menjalankan berbagai inisiatif seperti elektrifikasi alat bongkar muat, pemanfaatan energi surya, pengurangan emisi karbon, hingga penerapan sistem pengelolaan limbah pelabuhan. Namun, menurutnya, implementasi tersebut perlu dikomunikasikan secara terbuka agar membangun kepercayaan publik.

Sementara pada aspek sosial (social), komunikasi harus diposisikan sebagai sarana membangun kolaborasi bersama masyarakat melalui berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan. Adapun pada aspek tata kelola (governance), Fiona menekankan pentingnya keterbukaan informasi, sosialisasi kebijakan perusahaan, serta mekanisme pengaduan yang transparan sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan para pemangku kepentingan.

Selain ESG, Fiona turut menyoroti pentingnya DEI sebagai kemampuan organisasi menghadapi kompleksitas lingkungan bisnis. Mengacu pada Law of Requisite Variety yang dikemukakan W. Ross Ashby, ia menjelaskan, organisasi hanya dapat mengelola sistem yang kompleks apabila memiliki tingkat keberagaman yang setara dengan kompleksitas lingkungan yang dihadapinya. "DEI bukan program HR. DEI adalah kapabilitas merespons. Organisasi yang homogen tidak akan mampu memahami dan mengatasi kompleksitas ekosistemnya," papar dia.

Agen Komunikasi

Dalam membangun narasi ESG dan DEI, Fiona menilai fungsi komunikasi tidak dapat hanya dibebankan kepada divisi public relations (PR)/humas. Seluruh karyawan, tegasnya, perlu menjadi agen komunikasi perusahaan. "Setiap karyawan adalah PR. Setiap karyawan yang turun ke lapangan adalah agen komunikasi yang membawa narasi ESG dan DEI ke dalam keluarga, komunitas, dan jaringan masing-masing," tuturnya.

Pada praktiknya, Fiona turut mengingatkan bahwa kekuatan komunikasi ESG dan DEI tidak bisa ditakar dari banyaknya siaran pers maupun laporan tahunan yang diterbitkan, tetapi pada kemampuan perusahaan menceritakan proses transformasi dan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional.

Sebagai penutup, alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran itu menegaskan bahwa ESG, DEI, dan komunikasi merupakan tiga pilar yang saling menguatkan dalam membangun organisasi yang berkelanjutan. "DEI & ESG adalah strategi perusahaan yang beragam untuk mendengar, terukur untuk bertanggung jawab, dipercaya untuk mengembangkan ekosistem tempat bertumbuh," pungkasnya. (Fadhil Pramudya)