JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) menjadi salah satu pihak yang mengambil peran dalam penguatan diskursus tentang praktik komunikasi kebijakan di Indonesia. Hal itu sebagaimana diwujudkan lewat partisipasi Rektor UAI Prof. Dr. Widodo Muktiyo dalam Bedah Buku Komunikasi Kebijakan yang diselenggarakan Ikatan Pranata Humas (Iprahumas) Indonesia bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Rabu (15/7/2026) di Gedung Kementerian Komdigi, Jakarta.

Sebagai akademisi sekaligus Guru Besar Ilmu Komunikasi, Prof. Widodo pada kesempatan tersebut memberikan pandangan mengenai pentingnya peran komunikasi dalam memastikan setiap kebijakan pemerintah dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat. Dalam paparannya, Prof. Widodo menegaskan bahwa praktisi government public relations (GPR)/humas memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan publik.

Dalam konteks ini, lanjutnya, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansinya, tetapi juga oleh kemampuan mengkomunikasikan pesan secara jelas, terbuka, dan mudah dipahami. “Mari kita tunjukkan bagaimana pranata humas yang ada di kementerian, lembaga, sampai ke tingkat kecamatan merespons dengan semangat supaya pemerintah dapat hadir di tengah-tengah pemahaman publik dengan benar,” ujar Prof. Widodo.

Prof. Widodo melanjutkan, setiap kebijakan perlu disampaikan dengan pendekatan komunikasi yang efektif agar masyarakat memahami tujuan, manfaat, dan implementasinya. Dengan demikian, tegasnya, komunikasi kebijakan tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Formulasi Keberhasilan Suatu Kebijakan

Selaras dengan itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria dalam kesempatan yang sama juga mengatakan bahwa keberhasilan kebijakan pemerintah tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansinya, tetapi juga komunikasi yang efektif dan kepercayaan publik.

Menurutnya, perubahan lanskap komunikasi digital menuntut pemerintah membangun komunikasi yang adaptif agar setiap kebijakan dapat dipahami dan diterima masyarakat. "Yang kita lakukan adalah memperebutkan trust, kepercayaan publik. Ini yang menjadi problem dalam komunikasi kebijakan kita hari ini,” ucapnya dikutip dari laman resmi Kementerian Komdigi, Rabu (15/7/2026).

Nezar melanjutkan, keberhasilan kebijakan adalah formulasi dari kualitas kebijakan, praktik komunikasi, ditambah public trust. Dengan kata lain, kesemua unsur tersebut harus sama-sama kuat demi memastikan keberhasilan komunikasi kebijakan. “Kebijakan yang baik tidak otomatis menjadi kebijakan yang dipercaya," tegasnya.

Nezar menandaskan, perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses informasi membuat pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi. Kondisi tersebut menuntut komunikasi kebijakan mampu bersaing dengan berbagai narasi yang berkembang di ruang digital, seiring masyarakat kini dapat mengakses, memproduksi, dan menyebarluaskan informasi melalui berbagai platform digital. (LTH)