JAKARTA, PRINDONESIA.CO — Di era keterbukaan informasi, setiap pernyataan pemimpin tidak hanya didengar, tetapi juga ditafsirkan, dibandingkan, dan diuji oleh masyarakat. Dalam konteks ini, komunikasi menjadi penentu apakah kebijakan diterima sebagai solusi atau justru dipersepsikan sebagai ancaman. Gaya komunikasi yang tepat dapat menenangkan dan meyakinkan publik, sementara pendekatan yang keliru berpotensi memicu polarisasi sosial.

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Bakrie Nugroho Agung Prasetyo dalam tulisannya di Suara Merdeka Jakarta, menyebut, gaya komunikasi seorang pemimpin tak sekadar sebagai ekspresi personal, tetapi juga dapat menjadi strategi politik yang menentukan arah kepercayaan. “Pengalaman global menunjukkan bahwa gaya komunikasi pemimpin bukan hanya berkaitan erat dengan kebutuhan publiknya, namun sekaligus juga membawa konsekuensi sosial yang nyata,” ujarnya dikutip Rabu (15/4/2026).

Fenomena ini, kata dia, dapat dilihat dari gaya komunikasi yang ditampilkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang dipandang sebagai mobilisasi politik. Dengan menggunakan pendekatan yang sederhana, langsung, dan konfrontatif, Nugroho menyebut gaya komunikasi Trump itu terbukti efektif mengonsolidasikan dukungan, meski di sisi lain juga berkontribusi terhadap meningkatnya polarisasi di masyarakat.

Dalam berbagai kebijakan, lanjut Nugroho, Trump kerap menghadirkan sisi ketegangan yang memicu aksi protes. Terbaru, lewat gaya komunikasi yang digunakan Trump dalam kebijakannya melancarkan agresi militer ke Iran justru dinilai menimbulkan dampak ekonomi yang merugikan rakyatnya. “Di sinilah paradoks itu terlihat, komunikasi yang keras mampu membangun citra pemimpin kuat, tetapi tidak selalu menciptakan rasa aman bagi publik,” jelasnya. 

Di samping itu, Nugroho menilai bahwa gaya komunikasi pemimpin dunia lainnya saat ini mencerminkan karakter dan strategi masing-masing, mulai dari gaya tegas yang berorientasi solusi, emosional-populis yang dekat dengan masyarakat, hingga rasional-teknokratis yang berbasis data. Selain itu, terdapat pula gaya empatik yang menekankan kedekatan emosional serta gaya otoritatif yang cenderung satu arah dan terkontrol.

Jika menilik pada konteks Indonesia, Nugroho menilai bahwa gaya komunikasi Presiden Prabowo Subianto tidak boleh berhenti pada ketegasan semata. Ia menekankan bahwa publik juga menuntut empati. “Di sinilah keseimbangan menjadi kunci. Ketegasan tanpa empati berisiko menciptakan jarak. Sebaliknya, empati tanpa ketegasan dapat menimbulkan ketidakpastian,” paparnya.

Berdampak pada Tiga Hal Fundamental

Praktisi yang juga tergabung dalam Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Pusat itu pun berpandangan, tidak ada satu gaya komunikasi yang sepenuhnya benar atau salah. Menurutnya, efiktivitasnya sangat ditentukan oleh kesesuaian dengan kebutuhan publik dan konteks situasi. Dalam kondisi krisis, misalnya, publik cenderung membutuhkan komunikasi yang jelas, konsisten, dan menenangkan.

Lebih lanjut, Nugroho memaparkan, gaya komunikasi pemimpin berdampak langsung pada tiga hal mendasar. Pertama, komunikasi yang jelas dan relevan akan memperkuat legitimasi, sementara komunikasi yang tidak selaras dapat mempercepat erosi kepercayaan.

Kedua, kebijakan yang kompleks tetap dapat diterima jika dikomunikasikan dengan baik. Sebaliknya, kebijakan yang tepat bisa ditolak jika penyampaiannya tidak efektif. Ketiga, dalam masyarakat majemuk, komunikasi pemimpin berperan menjaga harapan publik. “Komunikasi bukan hanya tentang apa yang diucapkan pemimpin, tetapi bagaimana publik merasakannya,” terangnya.

Di tengah dinamika tersebut, pemimpin dituntut lebih adaptif dalam mengelola komunikasi. Kombinasi antara ketegasan dan empati, rasionalitas dan kedekatan, serta narasi dan implementasi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik. “Gaya komunikasi adalah cermin dari kemampuan pemimpin membaca zamannya. Di era ketika publik makin kritis dan informasi makin terbuka, pemimpin tidak bisa terjebak dalam satu gaya,” pungkasnya. (Fadhil Pramudya)