YOGYAKARTA, PRINDONESIA.CO - Frekuensi bencana yang terus meningkat di Indonesia mendorong pentingnya penguatan literasi kebencanaan di tengah masyarakat. Upaya membangun kesiapsiagaan dinilai tidak cukup hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga perlu didukung komunikasi risiko yang mampu membantu masyarakat memahami situasi darurat dan langkah yang harus dilakukan ketika bencana terjadi.

Hal tersebut disampaikan Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Fatma Lestari dalam Pertemuan Ilmiah Tahun ke-9 Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) yang berlangsung di Gedung Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kamis (7/5/2026).

Menurutnya, komunikasi risiko memiliki peran penting dalam menghubungkan informasi kebencanaan dengan tindakan nyata masyarakat di lapangan. "Komunikasi risiko adalah jembatan antara informasi dan tindakan masyarakat," ujarnya dikutip dari laman resmi UMY, Kamis (7/5/2026).

Dalam situasi bencana, kata dia, masyarakat tak hanya membutuhkan informasi mengenai ancaman yang sedang terjadi, tetapi juga arahan yang jelas mengenai apa yang harus dilakukan. "Ketika komunikasi berjalan dengan baik, masyarakat dapat mengambil keputusan lebih cepat dan risiko korban dapat ditekan,” ucap Fatma.

Ia menekankan bahwa penyampaian informasi yang tidak efektif justru dapat memperbesar dampak bencana karena masyarakat terlambat merespons situasi darurat. Fatma kemudian menyinggung pengalaman Indonesia saat menghadapi pandemi COVID-19 yang memperlihatkan bahwa komunikasi menjadi faktor penting dalam memengaruhi perilaku masyarakat.

Perempuan yang juga menjabat sebagai Direktur Pusat Pengurangan Risiko Bencana atau Disaster Risk Reduction Center (DRRC) UI itu menyebut, konsistensi pesan pemerintah, koordinasi antarlembaga, dan tingkat kepercayaan terhadap sumber informasi resmi juga sangat menentukan kepatuhan publik terhadap kebijakan yang dijalankan. "Ketika masyarakat percaya terhadap sumber informasi, maka mereka cenderung mengikuti arahan yang diberikan. Sebaliknya, jika komunikasi tidak konsisten, masyarakat akan mencari sumber lain yang belum tentu benar," terangnya.

Kolaborasi Lintas Sektor

Fatma menambahkan, komunikasi risiko tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak. Penanganan bencana membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, media, sektor swasta, hingga masyarakat agar informasi yang disampaikan dapat diterima secara luas dan tidak menimbulkan kebingungan di tengah publik.

Menurut dia, Indonesia sebagai negara dengan ancaman multibencana memerlukan sistem komunikasi yang terintegrasi dari tingkat nasional hingga komunitas. Dengan begitu, sambungnya, Indonesia diharapkan mampu membangun ketahanan masyarakat yang lebih tangguh dalam menghadapi bencana.

Sejalan dengan itu, Founder & Principal Consultant NAGARU Communication Dian Agustine Nuriman sempat menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam seluruh fase bencana, yakni sebelum, saat, dan setelah kejadian melalui model komunikasi yang ia rancang. “Model komunikasi ini saya buat untuk disertasi tahun 2022 melalui stakeholder engagement. Di dalamnya terdapat enam elemen,” ujarnya kepada PR INDONESIA, dikutip Rabu (13/5/2026).

Dian menerangkan, model pendekatan komunikasi risiko terpadu berbasis stakeholder engagement  itumenempatkan institusi seperti BMKG sebagai penyedia informasi awal dan BNPB sebagai pengelola komunikasi risiko di hilir, sehingga tercipta alur komunikasi yang terintegrasi.

Kemudian, ada BPBD, BASARNAS, pemerintah daerah selaku pengambil keputusan, TNI/Polri, dinas kesehatan, dinas sosial, dan media seperti radio untuk menyebarkan informasi ke wilayah yang sulit dijangkau internet. Jika daerah terdampak dekat pada daerah wisata, lanjut Dian, maka Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) serta industri setempat juga dapat membantu mitigasi.

Lebih lanjut, ia menegaskan, tujuan akhir dari komunikasi risiko tersebut adalah menekan risiko bencana hingga mencapai target zero victim atau tidak adanya korban sama sekali. “Ini adalah target pencapaian dari komunikasi risiko yang dapat dilaksanakan dengan konsisten dan juga penuh tanggung jawab oleh semua pihak yang terlibat,” pungkas Dian. (Fadhil Pramudya)