BATAM, PRINDONESIA.CO - Di tengah meningkatnya tantangan komunikasi publik pada era disrupsi digital, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIB) menggelar Forum Komunikasi Publik 2026 bertema Strategi Bangun Narasi, Kuatkan Reputasi Negeri, di Batam, Kepulauan Riau, Selasa (26/5/2026). Forum tersebut dihadiri sekitar 480 peserta yang terdiri dari unsur kementerian dan lembaga, media massa, mahasiswa, masyarakat umum, insan humas pemerintah, hingga praktisi komunikasi publik.

Adapun forum tersebut ditujukan sebagai ruang konsolidasi strategi komunikasi publik nasional agar lebih adaptif, kolaboratif, dan berkarakter Pancasila di tengah perubahan lanskap media digital yang makin kompleks. BPIP menilai tantangan komunikasi saat ini tidak lagi hanya berada pada ruang fisik, tetapi juga pada ruang digital yang dipenuhi hoaks, disinformasi, dan perang opini.

Sekretaris Utama BPIP Tonny Agung Arifianto menegaskan, humas pemerintah/government public relations (GPR) memiliki peran penting dalam menjaga optimisme publik sekaligus memperkuat kohesi sosial masyarakat. Itu karena tantangan persatuan di era digital kini telah bergeser ke ranah nonfisik, seperti penyebaran hoaks, disinformasi, dan perang narasi. Untuk itu, ia mengajak seluruh elemen untuk menghadirkan narasi yang dapat membangun reputasi bangsa. "Apabila ruang digital dipenuhi narasi kebencian, maka yang rusak bukan hanya citra pemerintah, tetapi juga persatuan bangsa,” ujar Tonny dilansir laman BPIP, Selasa (19/5/2026).

Lebih lanjut, menurut Tonny, ruang digital perlu diubah menjadi ruang gotong royong kebangsaan melalui komunikasi publik yang lebih sehat, inklusif, dan berorientasi pada penguatan nilai kebangsaan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Riama Manurung menyampaikan, pihaknya berkomitmen dalam mengimplementasikan nilai Pancasila pada kebijakan pembangunan ekonomi dan pelayanan publik. Adapun dalam praktiknya, kata Riama, terbukti membawa hasil positif bagi Batam yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,76 persen melampaui rata-rata nasional serta capaian Indeks Pembangunan Manusia berkategori sangat tinggi sebesar 83,80.

Bangun Reputasi Global

Dari perspektif diplomasi publik, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menyoroti pentingnya membangun reputasi Indonesia di mata dunia melalui strategi komunikasi yang kreatif, logis, dan persuasif. Ia menilai Indonesia memiliki berbagai modal reputasi global seperti status sebagai negara demokrasi besar dan kekuatan lingkungan hidup yang perlu dikomunikasikan secara tepat.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya Kementerian Komunikasi dan Digital RI Raden Wijaya Kusuma Wardhana mengungkapkan, Indonesia saat ini memiliki sekitar 229 juta pengguna internet yang menghadapi fenomena information overload atau kebanjiran informasi.

Dalam situasi post-truth, lanjut dia, masyarakat dinilai lebih mudah mencari pembenaran dibanding kebenaran. Dengan kondisi itu, Raden pun menekankan bahwa institusi publik dituntut menjalankan komunikasi yang lebih responsif, proaktif, dan berbasis data.

Setali tiga uang, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Hamdan Hamedan, juga mengingatkan bahwa misinformasi dan disinformasi kini menjadi salah satu risiko global utama jangka pendek sebagaimana dipetakan World Economic Forum. "Tantangan terbesar hari ini bukan lagi sekadar kekurangan informasi, tetapi bagaimana menjaga arah, akal sehat, dan persatuan,” kata Hamdan. (Fadhil Pramudya)