JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih, yang akrab disapa Demer, mengapresiasi peran aktif PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI dalam memastikan penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) berjalan dengan baik dan tepat sasaran di wilayah Bali.

Apresiasi tersebut disampaikan Demer dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama BUMN di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (26/1/2026). Dia menilai BNI tidak hanya menjalankan fungsi penyaluran bantuan secara administratif, tetapi juga aktif hadir langsung di tengah masyarakat penerima manfaat. “Kami punya pengalaman baik di Bali. PKH itu disamperin oleh BNI. Bahkan penerima PKH menyampaikan terima kasih. Saya sudah dua kali melihat langsung di Buleleng dan Karangasem, BNI datang untuk sosialisasi PKH, termasuk kepada masyarakat yang sedang sakit,” ujar Demer.

Penyalur Bantuan 

Menurutnya, pendekatan langsung tersebut memberikan dampak positif terhadap pemahaman masyarakat mengenai mekanisme bantuan sosial sekaligus memastikan bantuan diterima oleh keluarga penerima manfaat (KPM) yang berhak. BNI selama ini berperan sebagai bank penyalur bantuan sosial pemerintah, termasuk PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Proses penyaluran dilakukan secara terintegrasi dengan sistem digital guna menjamin akurasi data, ketepatan waktu, serta keamanan transaksi.

Selain PKH, BNI juga menyalurkan bantuan sosial sembako non-tunai melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) BNI. Penyaluran tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan Kementerian Sosial serta pemangku kepentingan terkait di daerah. Sebagai bank milik negara, BNI menegaskan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan program bantuan sosial pemerintah secara transparan dan akuntabel. Upaya tersebut merupakan bagian dari peran BNI sebagai agent of development dalam mendukung perlindungan sosial dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Dengan dukungan infrastruktur layanan dan sistem digital yang terintegrasi, BNI diharapkan dapat terus menjaga kualitas penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran, sekaligus mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi nasional yang inklusif. (ADV)