YOGYAKARTA, PRINDONESIA.CO – Di hadapan peserta Konvensi Nasional Pranata Humas, Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah kembali mengingatkan terkait agenda besar di negeri ini. Ya, hanya dalam hitungan hari, tepatnya 5 – 7 September 2023, Jakarta akan menjadi tuan rumah KTT ASEAN ke-43.

Menurut pria yang karib disapa Faiz ini saat menjadi salah satu pembicara di gelar wicara bertajuk “Peran Penting Pranata Humas Mengawal Orkestrasi Gelaran KTT ke-43 ASEAN 2023”,  Yogyakarta, Senin (28/8/2023), inilah saatnya pranata humas menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dengan publik.

Di ajang ini  pula, sambung Faiz, pranata humas berperan vital dalam mengorkestrasi informasi antarkementerian, lembaga, dan daerah. “Peran pranata humas dalam menggelorakan agenda ini sangat penting. Sehingga, masyarakat bisa turut ambil bagian dalam perhelatan KTT ASEAN ke-43,” katanya.

Adapun tema yang diangkat kali ini adalah “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”. Melalui tema ini diharapkan ASEAN dapat mengatasi isu-isu di Asia Tenggara, meningkatkan kerja sama, dan membangun solidaritas. Sementara isu kunci yang diangkat meliputi ASEAN Concord 2045, code of conduct di Laut Cina Selatan, Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara, ASEAN Maritime Outlook, ketahanan pangan, transisi energi, stabilitas keuangan, dan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific.

Sebelumnya, Indonesia telah sukses mengawal agenda penting komunikasi terkait G20 dan KTT ASEAN ke-42. Deputi IV bidang Informasi dan Komunikasi Politik Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro, yang turut menjadi pembicara hari itu, sependapat. Menurutnya, keketuaan Indonesia menjadi pembuktian bahwa Indonesia adalah negara yang punya kredibilitas, negara yang suaranya didengar, dan diperhitungkan oleh dunia.

Peran KSP selama agenda tersebut di antaranya mengelola komunikasi dan laporan pencapaian kinerja pemerintah tahun 2023, dan mengomunikasikan kegiatan Archipelagic & Island States Forum dan World Water Forum. Meski demikian, Juri melanjutkan, peran komunikasi ini bukan hanya tugas KSP semata. Untuk itu, ia mengajak seluruh pranata humas untuk mengerahkan upaya yang sama besarnya seperti saat mereka menggaungkan G20. “G20 menjadi parameter kita dalam mengelola komunikasi sehingga komunikasi KTT ASEAN ke-42 harus dikelola dengan level yang sama,” katanya.

Adapun materi pemberitaan ASEAN yakni seputar A to Z persiapan penyelenggaraan, pelaksanaan hari H, kepemimpinan Indonesia dalam KTT, hasil-hasil KTT, fakta unik KTT, dan glorifikasi pasca-KTT.

Sementara narasi tunggalnya adalah “Dari Kita untuk ASEAN, dari ASEAN untuk ASEAN, dari ASEAN untuk Dunia”. Narasi ini bertujuan untuk membangun kebersamaan agar ASEAN menjadi pusat pertumbuhan dunia yang dimulai dari hal-hal sederhana. 

Juri melanjutkan, alur distribusi konten KTT ASEAN 2023 dimulai dari tim komunikasi dan media KTT ASEAN 2023. Konten disebarkan secara harian lewat grup WhatsApp jaringan komunikasi kepada humas kementerian/lembaga/daerah, media nasional dan internasional, serta jaringan komunitas dan relawan. “Sebagai acuan, pranata humas juga dapat berkaca pada kesuksesan komunikasi dalam mendukung perhelatan KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo,” ujarnya.

Laporan Komunikasi

Bicara soal KTT ASEAN ke-42 yang berlangsung di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, 8 – 11 Mei 2023, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Hasyim Gautama, yang menjadi pengisi materi di acara tersebut melaporkan beberapa hal. Antara lain, diseminasi konten KTT ASEAN Labuan Bajo yang dilakukan oleh oleh pranata humas lewat media sosial selama kegiatan tersebut, berdasarkan audit Kemenkominfo, diikuti 95 instansi K/L/D.

Konten dengan tagar #ASEAN2023 ini terdiri dari 59 konten infografis dan video dengan total 805 unggahan. Sementara berdasarkan hashtag engagement rate, konten #ASEAN2023 memperoleh 58 ribu share, 24 ribu interaksi, 90 persen tone positif, 23 ribu like.

Kontributor tertinggi untuk kategori kementerian adalah Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Luar Negeri. Sedangkan kontributor tertinggi untuk kategori lembaga ditempati oleh Sekretariat Kabinet, KSP, dan Lembaga Pertahanan Nasional. Sementara kontributor tertinggi untuk kategori Diskominfo provinsi meliputi Sulawesi Tenggara, Aceh, dan Kepulauan Riau. (rvh