JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Program AJIB merupakan inovasi layanan antar jemput berkas persayaratan izin maupun nonizin yang telah diterbitkan oleh pejabat berwenang secara langsung ke rumah atau kantor pemohon. Terobosan ini juga memudahkan masyarakat untuk memangkas waktu dan biaya dalam proses pengurusan perizinan. Kini, pemohon tidak lagi perlu datang ke kantor pelayanan.

Program ini sudah ada sejak tiga tahun yang lalu. Namun, belum dikenal oleh masyarakat luas, khususnya warga Ibukota. Hal ini dikarenakan belum adanya materi publikasi khusus terkait inovasi layanan tersebut. Padahal, pelayanan publik merupakan tolok ukur kinerja pemerintahan yang paling nyata dirasakan oleh masyarakat.

Berangkat dari permasalahan itulah DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta melahirkan kampanye #DiAJIBinAja. Kampanye ini berbentuk mini seri yang temanya menggambarkan permasalahan pengurusan izin yang kerap ditemui di lapangan. “Cerita yang kami hadirkan merupakan hasil dari menggali pengalaman pribadi para pengurus izin dengan berbagai kendala yang mereka hadapi,” kata Rinaldi, Kepala Seksi Penyuluhan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta saat tampil di hadapan dewan juri PR Indonesia Awards (PRIA) 2020 di Jakarta, Selasa (3/3/2020).

Bangun Kedekatan

Mini seri bergenre sketsa komedi situasi yang tayang setiap hari Sabtu di bioskop XXI dan GPR TV milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) ini menggunakan berbagai  pendekatan. Mulai dari promosi, informasi publik, hingga edukasi. Tujuannya, di samping untuk meningkatkan jumlah pengguna layanan AJIB, juga diharapkan mampu mengedukasi masyarakat tentang inovasi layanan yang dapat memudahkan mereka selama melakukan proses mengurus perizinan.

Menariknya, mini seri AJIB ini diproduksi secara mandiri, melibatkan lebih dari 200 petugas AJIB dan pegawai DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta. Saat ini mereka telah memproduksi beberapa episode mini seri. Antara lain, Mbah Slamet, Pegawai Swasta, Pembungkam Setan, Pasutri, Wasiat Terakhir Ayah, hingga Izin Praktik. “Masih banyak masyarakat yang percaya mitos bahwa praktik dukun dianggap mampu mendatangkan keberuntungan bagi usaha mereka. Sebaliknya, perizinan dianggap tidak penting,” ujar pria yang karib disapa Aldi ini.

Ia mengatakan, kampanye ini menyasar dua kelompok target audiens. Pertama, primary, terdiri dari para calon pengurus izin, masyarakat DKI Jakarta, pelaku usaha dan kalangan bisnis, serta calon investor luar maupun dalam negeri. Kedua, secondary. Terdiri dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun media massa.  

Hasilnya sangat memuaskan. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) mencatat sebesar 98,65 persen masyarakat merasa puas terhadap pelayanan DPMPTSP, dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 83,63 persen. Lebih dari itu, sepanjang 2019, terdapat perubahan perilaku masyarakat. Lebih dari 6,6 juta permohonan dari total 79,9 persen pemohon mengurus perizinannya secara mandiri tanpa melibatkan pihak ketiga.  

Target mengubah perilaku pun tercapai. Sementara apresiasi hanyalah bonus. Melalui kampanye ini, DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta telah menghimpun 16 penghargaan dan tiga sertifikat yang sudah terhimpun.  “Program AJIB juga kerap menjadi best practice bagi instansi pemerintah dan swasta yang melakukan kunjungan ke Mal Pelayanan Publik,” ujarnya. (ais)