Kegiatan ini ditujukan untuk mendukung terwujudnya komunikasi pelayanan institusi publik yang lebih responsif, profesional, dan relevan menjawab kebutuhan serta kepuasan masyarakat.
MALANG, PRINDONESIA.CO – Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur (Jatim) berhasil menyelenggarakan pendampingan komunikasi kepada pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Melalui tema Effective Communications for Public Service Excellence, kegiatan pendampingan tersebut menjadi bagian dari pengabdian para dosen kepada masyarakat dalam membangun komunikasi yang efektif, profesional, dan berorientasi pada kepuasan publik.
Disampaikan oleh dosen Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jatim Dian Hutami Rahmawati, komunikasi menjadi unsur penting dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas. Dalam hal ini, menurutnya, pelayanan prima bukan hanya tentang seberapa cepat urusan masyarakat diselesaikan, tetapi juga bagaimana masyarakat merasa dihargai, didengarkan, dan diperlakukan dengan baik. “(Di sini) komunikasi menjadi jembatan antara kompetensi aparatur dengan kepuasan masyarakat,” jelasnya dikutip dari JurnalPost, Kamis (12/11/2026).
Untuk itu, terang Dian, pelayanan publik harus dilandasi kemampuan komunikasi yang tidak hanya informatif, tetapi juga empatik dan solutif. Ia mencontohkan dengan penyampaian informasi yang jelas, respons yang tepat terhadap pertanyaan, serta sikap ramah ketika menghadapi keluhan sebagai bagian penting dalam meningkatkan kualitas pengalaman pelayanan sekaligus menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat.
Bangun Kepercayaan dan Pemahaman
Dalam kesempatan tersebut, Dian tidak hanya memaparkan aspek komunikasi pelayanan. Ia juga menyampaikan teknik mendengarkan aktif (active listening), komunikasi empatik, pengelolaan emosi ketika menghadapi situasi pelayanan yang menantang, strategi complaint handling melalui penggunaan bahasa yang positif, hingga menciptakan kesan pertama (first impression) yang baik dalam memberikan pelayanan.
Di sana Dian menegaskan, interaksi antara petugas dan masyarakat sejatinya menjadi cerminan citra institusi pemerintah. Ia menyebut, masyarakat kerap tidak mengingat keseluruhan prosedur pelayanan yang dilalui, tetapi akan terus mengingat bagaimana mereka diperlakukan.
Senada, CEO Magnitude Indonesia Abdul Rahman Ma’mum dalam sesi workshop Anugerah HUMAS INDONESIA (AHI) 2026 di Monumen Pers Nasional Surakarta, Kamis (8/10/2026) berpendapat, dalam konteks kekinian publik cenderung berpikir praktis sehingga praktisi komunikasi tidak dapat berharap mereka dapat langsung memahami sebuah kebijakan ataupun prosedur pelayanan secara mandiri. Sehingga, perlu adanya pergeseran mindset dari institusi ke audiens agar dapat menciptakan narasi yang relevan dan mudah dipahami publik.
Dengan demikian, kata Rahman, peningkatan kompetensi sangat penting demi mendukung pelayanan yang tidak hanya sesuai prosedur tetapi juga dapat memberikan rasa nyaman, kepastian sekaligus pemahaman informasi kepada masyarakat. “Sebab, satu interaksi yang kurang baik dapat memengaruhi persepsi terhadap institusi secara keseluruhan. Sebaliknya, komunikasi yang ramah, responsif, dan profesional dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” pungkas Ketua Komisi Informasi Pusat periode 2011-2013 itu. (Evira Anyelia)